Gubernur Pusing! Provinsi Riau Defisit Rp1,5 T dan Tunda Bayar Kegiatan hingga Rp2,2 T

Riau, MPN Indonesia 17 Maret 2025 - Pemerintah Provinsi Riau menghadapi tekanan keuangan yang signifikan dengan defisit anggaran mencapai Rp1,5 triliun serta tunda bayar kegiatan yang melampaui Rp2,2 triliun.

Kondisi ini menjadi yang terburuk dalam sejarah provinsi tersebut dan membuat Gubernur Riau, Abdul Wahid, mempertimbangkan berbagai langkah kebijakan guna mengatasi permasalahan ini.

Dalam rapat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang digelar di Balai Serindit, Gedung Daerah, Pekanbaru, pada Rabu (12/3), Abdul Wahid mengungkapkan bahwa angka tunda bayar ini jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang berkisar antara Rp200 hingga Rp250 miliar.

Penyebab dan Dampak Defisit Anggaran

Abdul Wahid menyatakan bahwa salah satu penyebab utama kondisi ini adalah tata kelola pemerintahan yang tidak berjalan sesuai aturan pada periode sebelumnya.

Ia menyoroti bahwa alur pengelolaan anggaran tidak dipatuhi dengan baik, sehingga menyebabkan utang yang membebani keuangan daerah.

Gubernur juga mengungkapkan bahwa meskipun seluruh lembar kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah dibuka dan dievaluasi, tetap saja belum cukup untuk menutupi tunda bayar yang terjadi tahun ini.

Dengan keterbatasan anggaran yang ada, Pemprov Riau harus mencari solusi untuk mengatasi permasalahan ini tanpa mengorbankan keberlangsungan program pemerintahan.

Pemangkasan Anggaran dan Efisiensi Belanja

Sebagai langkah awal untuk mengurangi beban keuangan, Abdul Wahid mempertimbangkan pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Riau.

TPP yang saat ini menghabiskan anggaran sekitar Rp85 miliar per bulan dinilai sebagai salah satu faktor yang bisa dikurangi guna menjaga stabilitas keuangan daerah.

Selain pemotongan TPP, beberapa anggaran lain juga akan dievaluasi dan dikurangi, seperti biaya perjalanan dinas, konsumsi rapat, serta sewa gedung untuk kegiatan seremonial dan Focus Group Discussion (FGD).

Dengan belanja pegawai yang sudah mencapai sekitar 38 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau, melebihi batas ideal 30 persen, pemangkasan ini dianggap sebagai langkah rasional untuk mengurangi tekanan anggaran.

Gubernur Berkomitmen Menyelesaikan Permasalahan

Abdul Wahid menegaskan bahwa dirinya siap mengambil keputusan yang tidak populer demi menyelesaikan permasalahan keuangan ini.

Ia mengaku bahwa beban yang ditanggung sangat besar, bahkan hingga mempengaruhi waktu istirahatnya.

“Sudah 11 hari kerja ini saya baru bisa tidur hampir jam 3 subuh dan bangun jam 5 subuh. Dan itu hampir setiap hari begitu. Setelah salat saya langsung lanjut rapat dan bekerja. Begitu seriusnya saya mengurusi daerah ini, karena saya lihat memang tidak ada solusi dari permasalahan yang ada,” ujar Abdul Wahid, dikutip MPN Indonesia dari cakaplah.com, pada Senin (17/3).

Meskipun kebijakan pemangkasan TPP dan efisiensi anggaran akan menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, Abdul Wahid menegaskan bahwa langkah-langkah ini diambil demi kepentingan daerah.

Ia berharap perbaikan tata kelola keuangan dapat menghindari terulangnya masalah serupa di tahun-tahun mendatang.

“Maka saya tegaskan, biarlah kebijakan saya tidak populer, tidak masalah. Yang penting persoalan selesai. Saya sebagai pemimpin harus tegas dan berani bertanggung jawab,” tutupnya.

Dengan kondisi defisit yang sedang dihadapi, Pemprov Riau kini berupaya mencari langkah strategis guna memastikan kelangsungan pemerintahan dan keberlanjutan pembangunan di daerah.

(AKM/NID/RAD)