Hore! Bansos KLJ, KPDJ, dan KAJ Tahap 1 Cair Rp900 Ribu

MPN Indonesia 26 Maret 2025 - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyalurkan bantuan sosial kepada 219.252 warga pada tahun 2025 melalui program Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ).

Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung bersama Wakil Gubernur Rano Karno di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa (25/3).

“KLJ, KAJ, dan KPDJ di Jakarta cair dan jumlah penerimanya bertambah mulai hari ini,” ujar Pramono Anung, dikutip MPN Indonesia dari akun Instagram, @pramonoanungw.

Dalam pencairan tahap pertama pada Maret 2025, setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp900 ribu yang mencakup alokasi untuk Januari hingga Maret.

Tahap Pencairan dan Jumlah Bantuan

Pencairan tahap pertama tahun ini dilakukan sekaligus untuk tiga bulan, mengingat kas daerah umumnya baru tersedia di awal tahun.

Setiap penerima KLJ, KPDJ, dan KAJ menerima Rp300 ribu per bulan, sehingga total dana yang diterima dalam pencairan ini mencapai Rp900 ribu per individu.

“Biasanya, kas daerah baru masuk di awal tahun, jadi pencairan pertama langsung untuk tiga bulan. Mulai April, pencairan akan dilakukan tiap bulan agar penerima tidak perlu menunggu lama,” jelas Wakil Gubernur Rano Karno.

Menurut Rano Karno, bantuan sosial ini diharapkan meringankan beban ekonomi warga dan membantu pemenuhan kebutuhan dasar.

Peningkatan Jumlah Penerima di 2025

Pramono Anung menjelaskan, penerima KLJ meningkat dari 135.140 menjadi 171.010 orang, naik sebesar 26,55%.

Sementara itu, penerima KPDJ bertambah dari 17.342 menjadi 20.890 orang, meningkat 20,46%.

Untuk program KAJ, jumlah penerima naik dari 20.272 anak menjadi 27.352 anak, atau meningkat 34,92%.

Cara Mengecek Status Bansos

Warga dapat memeriksa status penerimaan bantuan melalui situs resmi siladu.jakarta.go.id.

Selain itu, informasi juga tersedia di kantor kelurahan atau Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos).

Bagi warga yang merasa berhak namun belum terdaftar, tersedia opsi pelaporan dan pengajuan verifikasi ulang melalui kelurahan atau situs resmi.

(AKM/NID/RAD)