BPBD Jakarta Evaluasi Penanganan Banjir Januari-April 2025

MPN Indonesia 18 April 2025 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan hasil evaluasi penanganan banjir yang terjadi di wilayah ibu kota sepanjang Januari hingga April 2025.

Evaluasi ini mencatat adanya kemajuan signifikan dalam mitigasi dan penanganan bencana alam, khususnya banjir, di tengah tantangan cuaca ekstrem yang melanda wilayah JABODETABEK, termasuk Jakarta.

Operasi modifikasi cuaca menjadi faktor utama yang dinilai berhasil menekan risiko banjir akibat curah hujan tinggi yang disebabkan oleh fenomena atmosfer Meso Scale Convective Complex (MCS).

Operasi Modifikasi Cuaca Dinilai Efektif

Menurut Ketua Subkelompok Pengendalian dan Operasi BPBD Jakarta, Muhammad Thoufiq Hidayatuloh, salah satu langkah utama yang berkontribusi dalam mengurangi risiko banjir adalah pelaksanaan operasi modifikasi cuaca yang dilakukan bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Operasi ini berhasil mengurangi intensitas hujan di wilayah rawan, termasuk di daerah hulu Sungai Ciliwung yang pada awal Maret (2025) mencatat curah hujan ekstrem.

“BPBD menilai bahwa penanganan banjir di Jakarta pada awal 2025 telah menunjukkan beberapa kemajuan, terutama melalui operasi modifikasi cuaca yang efektif menekan risiko banjir akibat hujan lebat,” ujar Thoufiq kepada MPN Indonesia, pada Jumat (18/4).

Tantangan Infrastruktur Drainase

Meski menunjukkan hasil positif, BPBD menyoroti bahwa keterbatasan infrastruktur drainase masih menjadi kendala utama.

Sistem drainase yang ada belum mampu menampung curah hujan dalam kategori ekstrem, menyebabkan beberapa wilayah tetap terdampak genangan.

“Tantangan besar masih ada pada keterbatasan kapasitas infrastruktur drainase yang belum mampu mengatasi curah hujan ekstrem,” lanjut Thoufiq.

Upaya perbaikan terus dilakukan melalui program pengendalian banjir dan drainase yang melibatkan pembangunan tanggul, normalisasi sungai, pengerukan sedimen, dan optimalisasi pemeliharaan rutin.

Penurunan Wilayah dan Korban Terdampak

Evaluasi BPBD menunjukkan penurunan signifikan dalam dampak banjir dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Sepanjang awal 2025, jumlah wilayah terdampak hanya mencapai 65 RW, jauh lebih rendah dibandingkan 702 RW pada 2015 dan 390 RW pada 2020. Demikian pula dengan jumlah pengungsi yang menurun secara signifikan.

“Jumlah pengungsi juga mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut tidak terlepas dari berbagai macam upaya yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk meminimalisir dampak banjir,” jelas Thoufiq.

Langkah Mitigasi yang Telah Dilakukan

Untuk mengantisipasi banjir susulan dan mengurangi risiko bencana alam, BPBD Jakarta telah menerapkan berbagai langkah mitigasi, baik secara struktural maupun non-struktural. Beberapa upaya yang telah dilakukan meliputi:

Penempatan Petugas: Sebanyak 267 personel BPBD dikerahkan dan ditempatkan di tiap kelurahan rawan banjir untuk mempercepat koordinasi dan penanganan pascabencana.

Pemeliharaan Sarana Penanggulangan: Pemeriksaan dan pemeliharaan sarana prasarana seperti tenda pengungsi, perahu, dan jaket pelampung dilakukan secara berkala di wilayah rawan banjir.

Pemetaan Titik Rawan: Bersama Dinas Sumber Daya Air (SDA), BPBD melakukan pemetaan terhadap titik-titik rawan banjir sebagai dasar penanganan strategis.

Koordinasi dengan Daerah Penyangga: BPBD memperkuat koordinasi dengan daerah-daerah penyangga seperti Bogor dan Depok, terutama dalam pengelolaan Sungai Ciliwung.

Sosialisasi kepada Masyarakat: Edukasi dan penyebaran informasi mengenai risiko banjir dilakukan secara masif untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga.

Operasi Modifikasi Cuaca: Dilaksanakan bekerja sama dengan BMKG dan BNPB untuk mengurangi potensi hujan ekstrem yang berisiko memicu banjir.

Peran Infrastruktur Pengendalian Banjir

BPBD menekankan bahwa infrastruktur pengendalian banjir, seperti pompa air dan tanggul, memainkan peran penting.

Dinas SDA DKI Jakarta telah menyiagakan 593 unit pompa stasioner di 202 titik strategis di seluruh kota.

Program pengendalian banjir juga mencakup penguatan dan pemeliharaan rutin infrastruktur tersebut untuk mengurangi risiko genangan.

“Infrastruktur seperti pompa air sangat berperan penting dalam pengendalian banjir,” kata Thoufiq.

Program yang dirancang bertujuan mengatasi banjir secara sistematis melalui peningkatan sarana drainase dan normalisasi aliran sungai.

Evaluasi Sistem Peringatan Dini

Sistem peringatan dini banjir juga menjadi fokus evaluasi. Alat Early Warning System (EWS) yang terpasang di berbagai titik memberikan informasi mengenai potensi banjir beberapa jam sebelum kejadian.

EWS dilengkapi pengeras suara yang dikelola oleh operator untuk menyampaikan peringatan kepada warga.

Namun, BPBD mencatat adanya tantangan dalam pemeliharaan alat dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Oleh karena itu, BPBD berupaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui pelatihan dan pembentukan komunitas tangguh di tingkat kelurahan.

Dengan berbagai langkah yang telah diambil, BPBD Jakarta terus mengoptimalkan strategi penanganan banjir guna menanggulangi dampak bencana alam di ibu kota, khususnya di tengah tantangan yang terus berkembang terkait perubahan iklim dan cuaca ekstrem.

(AKM/NID/RAD)