Singgung APBD Jakarta, Dedi Mulyadi: Orang Jakarta Bisa Digaji per Kepala Keluarga Rp10 Juta

MPN Indonesia 7 Mei 2025 - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyoroti potensi besar APBD Jakarta dalam meningkatkan kesejahteraan warganya.

Ia menyebut bahwa dengan jumlah penduduk di bawah 10 juta dan APBD sebesar Rp90 triliun, pemerintah daerah seharusnya mampu memberikan penghasilan Rp10 juta untuk setiap kepala keluarga.

“Jakarta ini, Pak, penduduknya di bawah 10 juta, APBD-nya 90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga Rp10 juta,” ujar Dedi Mulyadi dalam acara Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia, pada Selasa (6/5). 

Dalam penghitungan Dedi Mulyadi, jika terdapat dua juta kepala keluarga di Jakarta, maka total kebutuhan dana untuk menggaji seluruh kepala keluarga sebesar Rp20 triliun.

Jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan total APBD Jakarta yang mencapai Rp90 triliun.

“Kenapa? Karena 10 juta dikali 2 juta hanya 20 triliun. Kalau saya gubernurnya, bagi beda kalau Jabar Rp50 juta,” tambahnya.

Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menekankan pentingnya penggunaan anggaran yang berfokus pada peningkatan sumber daya manusia dan keadilan fiskal.

Menurutnya, program pembangunan tidak boleh berulang dan harus memiliki target penyelesaian yang jelas setiap tahunnya.

“Mari kita bersama-sama melakukan telaah terhadap ini semua untuk kepentingan bangsa. Agar ke depan bangsa kita terus mengalami peningkatan sumber daya manusia. Artinya bahwa sumber daya pendidikannya meningkat, sumber daya ekonominya meningkat, kesejahteraan meningkat,” jelasnya.

Strategi Fiskal dan Visi Pembangunan

Dedi Mulyadi menyoroti pentingnya keadilan fiskal sebagai prinsip utama dalam pengelolaan anggaran daerah.

Ia menyatakan bahwa seorang pemimpin harus memiliki visi dan harapan yang jelas untuk menyelesaikan pembangunan dengan cepat.

“Keadilan fiskal saya selalu berfokus pada ketika jadi pemimpin itu saya selalu punya angan-angan dan punya harapan. Bagaimana punya angan-harapan itu adalah pembangunan harus diselesaikan dalam waktu cepat,” katanya.

Dalam pandangannya, pembangunan harus diarahkan untuk menyelesaikan proyek-proyek yang nyata dan terukur, bukan proyek yang berulang setiap tahun.

Dedi Mulyadi juga menekankan bahwa fiskal dari tahun sebelumnya tidak boleh digunakan untuk membiayai kebutuhan yang sama di tahun berjalan.

“Pekerjaan kemarin harus tidak boleh dikerjakan hari ini lagi. Kenapa? Pembangunnya ke depan,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah perlu berfokus pada investasi untuk menciptakan kemandirian ekonomi.

“Negara sudah mulai berpikir untuk membangun kemandirian,” tegas Dedi Mulyadi.

(AKM/NID/RAD)