Xi Jinping Perintahkan Pejabatnya Kurangi Pengeluaran untuk Alkohol dan Rokok

MPN Indonesia 20 Mei 2025 - Presiden China Xi Jinping kembali menggaungkan pesan penghematan. Kali ini, ia menegaskan larangan pengeluaran boros, terutama untuk konsumsi rokok dan alkohol di kalangan pejabat pemerintah.

Instruksi tersebut diumumkan pada Minggu (18/5) melalui pemberitahuan bersama dari pemerintah pusat dan Partai Komunis China, sebagai bagian dari kampanye penghematan nasional di tengah proses pemulihan ekonomi.

Pernyataan resmi menekankan prinsip hidup sederhana.

“Kerja keras dan hemat, serta menentang pemborosan dan kemewahan,” demikian laporan tersebut, dikutip MPN Indonesia dari pemberitahuan kantor berita resmi Xinhua, pada Selasa (20/5).

Lebih lanjut ditegaskan, “Pemborosan adalah hal yang memalukan, sementara penghematan adalah kebanggaan.”

Dampak Langsung ke Pasar, Saham Alkohol Anjlok

Instruksi Xi Jinping langsung memengaruhi pasar. Saham-saham sektor konsumsi menjadi yang paling terpukul dalam indeks CSI 300 pada Senin (19/5).

Saham produsen minuman keras ternama, Kweichow Moutai Co, turun 2,4 persen, penurunan terbesar dalam enam pekan terakhir.

Angka ini mencerminkan kekhawatiran investor terhadap kebijakan penghematan yang bisa menekan konsumsi di kalangan pejabat.

Instruksi ini juga mempertegas kampanye Xi Jinping sebelumnya, yang menargetkan pengurangan pengeluaran pada perjalanan dinas, makanan mewah, dan fasilitas kantor.

Respons terhadap Utang dan Krisis Fiskal Daerah

Instruksi ini muncul di tengah tekanan fiskal yang berat, terutama di tingkat pemerintahan daerah. Pendapatan dari penjualan tanah anjlok, sementara beban utang daerah terus meningkat.

Pemerintah pusat pun menegaskan perlunya hidup hemat untuk menghadapi kondisi ekonomi yang menantang.

“Pejabat harus membiasakan diri hidup hemat,” bunyi seruan yang telah digaungkan sejak akhir 2023.

Sejak awal 2024, China mulai menjalankan salah satu upaya terbesar dalam beberapa tahun terakhir untuk mengendalikan risiko gagal bayar utang daerah.

Pemerintah ingin memberikan ruang fiskal lebih luas agar pemerintah lokal tetap bisa menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Bangun Budaya Kerja Sederhana dan Bertanggung Jawab

Larangan baru ini tidak hanya soal efisiensi keuangan, tapi juga menyasar budaya birokrasi.

Pemerintah menekankan bahwa pengeluaran berlebihan untuk resepsi, perjalanan, dan kebutuhan kantor harus dihentikan.

Menurut laporan Xinhua, langkah ini dimaksudkan untuk mendorong budaya kerja yang lebih sederhana dan bertanggung jawab di kalangan pejabat publik.

Instruksi ini sekaligus mempertegas komitmen Xi Jinping dalam menata ulang gaya hidup pejabat negara dan menjaga keseimbangan fiskal di tengah tantangan ekonomi global.

(ADN/NID/RAD)