Dedi Mulyadi Terapkan E-Budegting dan E-Voting untuk Seluruh Desa di Jawa Barat

Jawa Barat, MPN Indonesia 5 Juni 2025 - Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi memberlakukan kebijakan pemerintah terkait digitalisasi administrasi desa melalui dua sistem baru, yaitu e-budgeting dan e-voting.

Kebijakan ini diumumkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi setelah ia menandatangani regulasi terkait, Selasa (3/6).

Sistem ini akan diterapkan secara menyeluruh di seluruh desa di wilayah Jawa Barat sebagai bagian dari upaya peningkatan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan desa.

Sistem E-Budgeting

Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa sistem e-budgeting bertujuan mengatur seluruh transaksi keuangan desa secara digital, mulai dari penerimaan hingga belanja.

“Seluruh transaksi dalam pengelolaan keuangan desa dilakukan transaksinya secara digital. Uang masuk melalui transfer digital, kemudian nanti belanja, rincian belanjanya itu seluruhnya pembayarannya lewat digital,” ujar Dedi, dikutip MPN Indonesia dari Instagram @dedimulyadi71.

Ia menegaskan bahwa digitalisasi ini akan membuat kontrol terhadap keuangan desa menjadi lebih terbuka dan akuntabel.

“Data digital tidak bisa membohongi,” tegas Dedi.

Sistem E-Voting

Bersamaan dengan penerapan e-budgeting, sistem e-voting juga diterapkan sebagai mekanisme pemilihan kepala desa.

Sistem ini diharapkan mampu mempercepat proses demokrasi dan menekan biaya politik yang sering menjadi beban dalam pemilihan konvensional.

“Desa-desa di Jawa Barat diarahkan sistem pemilihan kepala desanya dengan menggunakan sistem pemilihan digital, artinya orang bisa memilih secara digital,” kata Dedi.

Tujuan Digitalisasi

Dedi mengatakan implementasi sistem e-budgeting di Jawa Barat bertujuan menciptakan tata kelola keuangan desa yang transparan dan efisien.

“Kontrol terhadap pengelolaan keuangan desa akan semakin baik, semakin terbuka, dan semakin transparan,” jelas Dedi.

Di sisi lain, sistem e-voting menawarkan solusi atas tantangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa secara manual.

“Demokrasinya biaya murah, layanan publiknya cepat, dan transaksi keuangannya transparan,” tegas Dedi.

(AKM/NID/RAD)