Dedi Mulyadi Larang Pejabat untuk Gelar Rapat di Hotel, Singgung Utang BPJS Rp300 Miliar

MPN Indonesia 12 Juni 2025 - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, secara tegas melarang seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menggelar rapat di hotel, meskipun pemerintah pusat telah memberikan kelonggaran terkait hal tersebut.

Larangan ini disampaikan Dedi Mulyadi melalui video yang diunggah di media sosial pribadinya pada Kamis (12/6).

Ia meminta seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat memanfaatkan fasilitas kantor yang sudah tersedia.

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memutuskan dan meminta seluruh bupati wali kota kita rapat menggunakan kantor-kantor kita yang ada. Karena kantor yang ada pun sudah cukup untuk kita rapat,” ujar Dedi Mulyadi dalam keterangannya, dikutip MPN Indonesia dari Instagram @dedimulyadi71 pada Kamis (12/6).

Anggaran Rapat Akan Dialihkan untuk Masalah Publik

Larangan ini berkaitan langsung dengan efisiensi anggaran. Dana yang selama ini digunakan untuk rapat di hotel akan dialihkan ke sektor yang lebih mendesak, seperti tunggakan pembayaran BPJS.

“Hutang BPJS kita masih Rp300 miliar, lebih Rp360 miliar,” tegasnya.

Dedi Mulyadi menilai bahwa keputusan penting dalam pemerintahan tidak harus selalu melalui forum formal di hotel.

“Seluruh keputusan bukan diambil hanya di rapat-rapat. Seluruh keputusan diambil di ruang kerja kita masing-masing juga selesai,” ucapnya.

Efisiensi untuk Penuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat

Menurut Dedi, efisiensi merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan rakyat.

Ia menyebutkan sejumlah sektor yang masih memerlukan perhatian serius, seperti infrastruktur, pendidikan, dan sanitasi.

“Infrastruktur kita belum selesai semua. Anak-anak harus bisa sekolah sampai SMA. Jaringan irigasi harus terbangun dengan baik. Sanitasi lingkungan harus tertata,” terang Dedi Mulyadi.

Ia menegaskan bahwa penghematan dari kegiatan tidak esensial harus diarahkan untuk menyelesaikan persoalan publik.

“Uang-uang yang kita arahkan ini adalah uang hasil ngumpulkan dari peristiwa-peristiwa yang tidak penting, dari kegiatan yang tidak penting untuk menyelesaikan berbagai problem publik kita,” katanya.

Seluruh Kegiatan Dinas Gunakan Gedung Pemerintah

Sebagai penutup, Dedi Mulyadi kembali menekankan agar seluruh kegiatan kedinasan dilakukan di gedung milik pemerintah.

“Jadi saya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagai gubernur, meminta seluruh bupati wali kota kita tetap menjalankan pemerintahan dengan menggunakan fasilitas gedung kantor yang kita miliki,” pungkasnya.

(AKM/NID/RAD)