Sekolah Rakyat dan Kesejahteraan Guru Stagnan, Apa Penyebabnya?

MPN Indonesia 26 Juni 2025 - Pemerintah melalui Kabinet Merah Putih telah meluncurkan sejumlah program prioritas sejak awal masa pemerintahan, termasuk sektor pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik.

Namun, di tengah upaya akselerasi program nasional, pengembangan Sekolah Rakyat dan peningkatan kesejahteraan guru di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) dinilai masih belum menunjukkan kemajuan signifikan.

Stagnasi ini menjadi sorotan sejumlah pengamat, termasuk Dosen Hukum Tata Negara Universitas Trisakti, Dr. Drs. Trubus Rahardiansah, M.S., S.H., M.H.

Ia menilai bahwa meski beberapa program seperti makan bergizi gratis (MBG) telah berjalan secara bertahap, program Sekolah Rakyat dan kebijakan untuk guru di wilayah 3T masih terbentur oleh kendala teknis, regulasi, serta lemahnya koordinasi antarinstansi.

Sekolah Rakyat Dinilai Belum Maksimal

Program Sekolah Rakyat serta upaya peningkatan kesejahteraan guru di wilayah 3T dilaporkan masih mengalami stagnasi dalam pelaksanaannya hingga pertengahan tahun pertama masa kerja Kabinet Merah Putih.

“Sekolah rakyat itu ya masih stagnan ya… belum maksimal,” ujar Drs. Trubus dalam wawancara eksklusif bersama MPN Indonesia, Sabtu (21/6).

Minimnya Perhatian untuk Guru di Wilayah 3T

Drs. Trubus juga menyoroti minimnya perhatian terhadap guru-guru di wilayah 3T.

Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka di lapangan sering terhambat oleh peraturan teknis dan kondisi geografis daerah.

“Karena geografisnya seperti itu, SDM-nya juga masih ini gitu tapi program-program seperti MBG sudah mulai bertahap,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa hambatan teknis menjadi salah satu penyebab lambannya pelaksanaan program tersebut, termasuk untuk sektor pendidikan dan kesehatan.

“Ini kan menyangkut programnya kan nasional. Nasional dan kita itu daerah kita ini kan punya karakteristik masing-masing, khususnya kabupaten kota,” tambahnya.

Koordinasi Antar-Kementerian Belum Optimal

Selain kendala teknis, Drs. Trubus juga menyoroti lemahnya koordinasi antar-kementerian yang turut memperlambat implementasi kebijakan publik.

Ia menyebut Kementerian Kesehatan sebagai contoh, yang saat ini tengah menghadapi berbagai polemik dengan kalangan akademisi dan tenaga medis.

“Kementerian Kesehatan banyak sekali kementerian sekarang ini juga banyak polemik-polemik yang ada di masing-masing kementerian,” jelasnya.

Drs. Trubus menambahkan bahwa secara keseluruhan, harmonisasi antara kementerian, Menko, KSP, dan PCO masih belum berjalan secara optimal.

“Jadi ini yang menurut publik masih lihat masih ada belum optimal koordinasinya,” ucapnya.

“Jadi TK, kemudian VCO dan Kementerian dan Menko itu belum. Jadi bukan belum, sudah berjalan tapi belum optimal lah kira-kira seperti itu,” lanjutnya.

Respon Presiden terhadap Isu Evaluasi Kabinet

Mengenai isu reshuffle kabinet, Drs. Trubus menilai Presiden Prabowo Subianto masih mengedepankan stabilitas dan kekompakan.

Menurutnya, belum tepat jika dilakukan evaluasi menyeluruh dalam waktu kurang dari satu tahun.

“Pak Presiden kan saya berkali-kali mengomentari bahwa memang orang-orang menteri-menteri saya ini banyak yang baru-baru,” tuturnya.

Ia menyebut bahwa beberapa kebijakan seperti cek kesehatan gratis dan Operasi Merah Putih memang sudah mulai berjalan, namun tetap menghadapi kendala teknis baik di pusat maupun daerah.

“Peraturan teknisnya yang belum-belum diikan karena itu menyangkut bagaimana di daerah ada namanya BOMDES, ada koperasi merah putih ini kan masih digodok secara ini, tapi jalan,” imbuhnya.

Sektor Perumahan dan Tekanan Anggaran

Program perumahan subsidi juga dinilai masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait besarnya kebutuhan anggaran dan keterbatasan teknis di lapangan.

Drs. Trubus menyebut bahwa banyak proyek perumahan era pemerintahan sebelumnya masih menyisakan pekerjaan rumah.

“Hal-hal itu memang masih dalam tahap pembenahan… tapi yang jelas itu jalan gitu loh,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa ekspektasi masyarakat yang tinggi sering kali tidak realistis, seperti keinginan akan rumah tapak murah di Jakarta, yang sulit diwujudkan karena keterbatasan lahan.

Perlu Perhatian Serius terhadap Masalah Teknis

Menutup pandangannya, Drs. Trubus menekankan pentingnya perhatian serius pemerintah terhadap masalah teknis di lapangan.

Ia menilai tantangan geografis, kesiapan SDM, dan aturan pelaksana harus diselesaikan agar berbagai program prioritas dapat berjalan maksimal.

“Teknisnya berarti masih perlu kita perhatikan lagi ya,” pungkasnya.

Meski sejumlah capaian telah terlihat dalam program-program prioritas, stagnasi pada sektor pendidikan, khususnya Sekolah Rakyat dan kesejahteraan guru di wilayah 3T, menjadi tantangan besar yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah untuk mewujudkan janji pemerataan pembangunan sesuai visi Asta Cita.

(AKM/NID/RAD)