Sri Mulyani Izin DPR Pakai Sisa Anggaran Rp85,6 Triliun agar RI Tak Ngutang Lagi

MPN Indonesia 2 Juli 2025 - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajukan izin kepada Badan Anggaran DPR RI untuk menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun guna menekan pembiayaan utang.

Penggunaan SAL tersebut diajukan sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan pada penerbitan surat utang di tengah pelebaran defisit APBN 2025.

“Kami akan meminta persetujuan DPR untuk menggunakan SAL Rp85,6 triliun. Sehingga kenaikan defisit itu tidak harus dibiayai semua dengan penerbitan surat utang, namun menggunakan cash yang ada,” kata Sri Mulyani saat raker dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (1/7).

Defisit APBN

Defisit APBN 2025 yang semula dipatok sebesar 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp616,2 triliun diperkirakan akan melebar menjadi 2,78 persen atau Rp662 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa pelebaran defisit APBN terjadi akibat penerimaan negara yang lebih rendah dari perkiraan, sementara belanja negara tetap berjalan.

“Untuk defisit (APBN 2025) totalnya di Rp662 triliun, menjadi 2,78 persen dari gross domestic product (GDP). Agak lebih lebar dibandingkan APBN awal, tapi masih cukup manageable,” ungkapnya.

Sementara itu, SAL yang tersedia pada 2024 tercatat sebesar Rp459,5 triliun, dan setelah dikurangi dengan pembiayaan APBN serta perhitungan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa), saldo akhir kas negara pada akhir 2024 adalah Rp457,5 triliun.

Dalam APBN 2025 semester I, defisit tercatat Rp204,2 triliun atau setara 0,84 persen dari PDB.

Belanja Negara

Belanja negara pada semester I-2025 mencapai Rp1.406 triliun atau 38,8 persen dari target tahunan, sedangkan pendapatan negara baru terealisasi Rp1.201,8 triliun atau 40 persen.

Untuk menutup defisit, Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp642,2 triliun dan pinjaman Rp133,3 triliun.

Hingga semester I-2025, realisasi penerbitan SBN mencapai Rp308,6 triliun atau 48 persen dari target, sedangkan realisasi pinjaman baru Rp6,9 triliun atau 5,1 persen.

DPR Soroti Efisiensi

Pelebaran defisit APBN mendapat sorotan dari DPR RI. Anggota Badan Anggaran DPR RI, Dolfie OFP, mempertanyakan efektivitas kebijakan efisiensi yang selama ini disuarakan pemerintah.

Ia mengkritisi keputusan Sri Mulyani yang membuka blokir anggaran senilai Rp134,9 triliun.

Dolfie juga mempertanyakan pengurangan outlook belanja negara dari Rp3.621,3 triliun menjadi Rp3.527,5 triliun, yang berarti penghematan hanya Rp93,8 triliun dari target awal Rp306,69 triliun.

“Ini belum diceritakan kenapa tidak jadi dihemat? Malah utangnya nambah, minta izin lagi menggunakan SAL. Nah, narasi ini belum jelas. Dulu cerita penghematan, gak jadi menghemat, nambah utang, ini yang perlu kita dapatkan penjelasan,” tegas Dolfie.

Klarifikasi Sri Mulyani

Dalam rapat tersebut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa penerimaan negara terganggu oleh hilangnya potensi penerimaan sebesar Rp151 triliun.

Gangguan tersebut berasal dari dua faktor utama, yakni batalnya penerapan PPN 12 persen senilai Rp71 triliun dan pengalihan dividen BUMN senilai Rp80 triliun yang digunakan Danantara.

Ia menyampaikan bahwa defisit APBN 2025 bisa lebih besar dari 2,78 persen tanpa upaya efisiensi anggaran.

Sri Mulyani menegaskan seluruh proses pembukaan blokir anggaran telah mengikuti prosedur yang sah, termasuk melalui rapat terbatas (ratas) dengan notulen resmi.

Menurutnya, keputusan pembukaan blokir anggaran oleh Prabowo memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja.

(AKM/NID/RAD)