Kepala Basarnas Curhat Anggaran Minim jadi Sebab Timnya Tak Maksimal Kerja

MPN Indonesia 8 Juli 2025 - Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Marsekal Madya TNI M. Syafi’i, mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran pemerintah menjadi kendala serius dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.

Dalam rapat bersama Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Jakarta pada Senin (7/7), Syafi’i menyatakan bahwa salah satu alat deteksi utama, Medium Earth Orbit Local User Terminal (MEOLUT-IDMCC), saat ini mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan.

“Secara khusus, kami sampaikan bahwa Basarnas memiliki MEOLUT, dan kondisi saat ini kami laporkan dalam kondisi unserviceable. Anggaran pemeliharaan yang dialokasikan hanya mampu mendukung sampai bulan Juni 2025. Apabila kondisi ini tidak diaktifkan kembali, maka Indonesia akan dinyatakan tidak aktif dalam keanggotaan Cospas-Sarsat,” ujarnya dalam rapat tersebut, dikutip MPN Indonesia dari kanal YouTube TVR Parlemen, Selasa (8/7).

Cospas-Sarsat adalah sistem SAR berbasis satelit internasional yang mendukung deteksi dini dan penyelamatan korban dalam kondisi darurat.

Ketika alat utama ini tidak berfungsi, posisi Indonesia dalam sistem tersebut menjadi tidak aktif, yang berpotensi menurunkan responsibilitas dan kepercayaan internasional terhadap sistem SAR nasional.

Kinerja SAR Terhambat, Indonesia Turun Peringkat

Syafi’i menambahkan bahwa kondisi ini telah berdampak langsung pada persepsi terhadap operasi SAR Indonesia.

Ia menyebut bahwa proses pencarian dan penyelamatan kini sering dianggap lambat, tidak tepat sasaran, dan tidak terkoordinasi dengan baik.

“Saat ini pelaksanaan operasi SAR sering dianggap tidak cepat, tepat, dan tidak terkoordinasi. Fungsi deteksi dini saat ini sudah mulai terganggu dan masyarakat sangat membutuhkan layanan publik, khususnya jaminan keselamatan,” jelasnya.

Ia menegaskan pentingnya kesiapan sarana dan prasarana dalam mendukung penyelamatan jiwa.

“Setiap waktu keterlambatan, setiap sarana dan prasarana yang tidak siap, dan setiap kemampuan yang tidak terjaga, bisa berarti jiwa terancam melayang, yang seharusnya bisa diselamatkan,” ungkapnya.

Akibat berbagai kendala tersebut, peringkat Indonesia dalam pemeringkatan SAR di kawasan Asia Pasifik terus menurun.

Setelah sempat menempati posisi lima besar pada 2023, di bawah Singapura, Amerika Serikat, Australia, dan Vietnam, Indonesia turun ke peringkat enam pada 2024 dan merosot lagi ke peringkat delapan pada 2025.

DPR Kritik Turunnya Anggaran untuk Basarnas

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyayangkan kebijakan anggaran pemerintah yang dinilai tidak seimbang dengan meningkatnya potensi bencana.

Ia menilai penurunan anggaran pada lembaga vital seperti Basarnas dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) justru memperlemah kesiapsiagaan nasional.

“Kalau potensi bencana meningkat dan anggaran menurun, ini persoalan di kita. Jadi saya pernah berpesan: bicarakanlah baik-baik dengan Bappenas, dengan Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan di era pemerintahan yang baru ini, begitu Bapak mau operasi, anggarannya ada. Begitu ada masalah, tidak perlu cari peralatan sana-sini,” tutur Lasarus.

Ia juga menyoroti pentingnya pengadaan dan perawatan alat-alat penting seperti radar cuaca, pendeteksi gempa, dan sistem peringatan dini tsunami.

Menurutnya, selain alat, sumber daya manusia juga harus diperhatikan agar mampu mengoperasikan teknologi tersebut secara maksimal.

“Ini (peralatan) kan semua juga pada waktunya, ada yang pensiun. Orang baru ini juga harus canggih, harus mampu meng-update penggunaan seluruh peralatan yang ada,” pungkasnya.

(AKM/NID/RAD)