Soal Haji Jalur Laut, Menag Sebut Belum jadi Kebijakan Resmi

MPN Indonesia 12 Juli 2025 - Menteri Agama, Nasaruddin Umar menegaskan bahwa hingga kini pemerintah belum menetapkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah melalui jalur laut sebagai kebijakan resmi.

Pernyataan ini disampaikan di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (10/7), menanggapi wacana yang mencuat mengenai kemungkinan pelaksanaan ibadah dengan kapal laut.

“Saya kira kita belum ada agenda untuk menggunakan haji jalur laut karena perhitungan waktu dan perhitungan biaya belum pernah kita angkat sebagai sebuah wacana khusus ya. Nggak tahu nanti kalau Badan Penyelenggara Haji punya pembicaraan khusus itu,” ujar Nasaruddin dalam keterangannya, dikutip MPN Indonesia dari laman resmi Kementerian Agama (Kemenag), Sabtu (12/7).

Wacana Umrah dengan Kapal Pesiar Didorong Sektor Swasta

Wacana umrah jalur laut pertama kali mencuat dalam forum peluncuran The State of Global Islamic Economy (SGIE) Report 2024/2025 di Gedung Bappenas, Selasa (8/7).

Dalam forum itu, Chairman Indonesia Halal Lifestyle Center, Sapta Nirwandar, mengungkap rencana pelayaran umrah oleh perusahaan Malaysia, IslamiCruise, menggunakan kapal pesiar Costa Serena.

Rute pelayaran yang direncanakan mencakup:

• Port Klang (Malaysia)
• Banda Aceh (Indonesia)
• Maldives
• Oman
• Jeddah (Arab Saudi)

Sapta menyebut, perjalanan umrah akan berlangsung selama 12 malam.

“Ini yang saya waktu itu lapor dengan Pak Nasaruddin, bahwa kapal pesiar sudah menanti untuk umrah. Tapi sayangnya ownership-nya di sebelah, bukan di kita. Lumayan, Rp60 juta bisa belajar macam-macam selama perjalanan,” katanya.

“Kakek saya dulu dari Lampung ke Makkah empat bulan naik kapal. Sekarang 12 hari, dan cruise flight, pergi cruise, pulangnya pakai pesawat,” lanjutnya.

Respons Menag: Terbuka Tapi Belum Ada Kebijakan

Menanggapi wacana tersebut, Nasaruddin menyebut pemerintah terbuka terhadap ide perjalanan ibadah jalur laut, tetapi saat ini belum ada kebijakan resmi dari Kementerian Agama.

“Apa yang digagas oleh Bapak Nirwandar saya kira sangat perspektif ya. Terutama tadi memperkenalkan umrah dan haji melalui kapal laut,” ucapnya.

Ia menambahkan, pemerintah telah berdiskusi dengan sejumlah pejabat Arab Saudi untuk membuka kemungkinan akses laut melalui Pelabuhan Jeddah, termasuk bagi jamaah dari Asia Tenggara.

“Kami juga kemarin berbicara dengan sejumlah pejabat di Saudi Arabia kemungkinan untuk itu, dan itu terbuka peluang. Agar bukan hanya negara-negara kawasan dekat Jeddah seperti Mesir, tapi juga dari Indonesia,” jelas Nasaruddin.

Meskipun peluangnya terbuka, Nasaruddin menekankan perlunya koordinasi lintas pemangku kepentingan, termasuk kesiapan dari Badan Penyelenggara Haji dan kesepakatan regulasi dari pihak Arab Saudi.

“Kita belum pernah angkat sebagai sebuah wacana khusus,” pungkasnya.

(AKM/NID/RAD)