Apa Itu Bank Syariah Matahari? Bank Milik Muhammadiyah Yang Baru Saja diberi Izin OJK

MPN Indonesia 14 Juli 2025 - Bank Syariah Matahari (BSM) resmi mendapatkan izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Keputusan Nomor KEP-39/D.03/2025 pada 18 Juni 2025.

Bank ini berstatus sebagai Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) dan merupakan lembaga keuangan milik Persyarikatan Muhammadiyah.

Bank Syariah Matahari (BSM) merupakan hasil konversi dari BPR Matahari Artadaya, unit usaha milik Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka), yang sebelumnya beroperasi sebagai BPR konvensional.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, menjelaskan bahwa konversi ini merupakan langkah strategis untuk menghadirkan sistem keuangan berbasis syariah.

Dalam surat imbauan resmi bernomor 124/HIM/1.0/C/2025, PP Muhammadiyah mengajak seluruh elemen persyarikatan untuk menyalurkan Dana Pihak Ketiga (DPK) seperti tabungan dan deposito ke BSM.

“Menempatkan dana pihak ketiga (DPK) seperti tabungan dan deposito, menggunakan aktivitas keuangan, serta pengelolaan transaksi kelembagaan melalui layanan perbankan Bank Syariah Matahari,” tulis Anwar Abbas dalam imbauan tersebut, dikutip MPN Indonesia pada Senin (14/7).

Fungsi Dakwah dan Kemandirian Ekonomi Umat

Pendirian BSM menjadi bagian dari misi dakwah Muhammadiyah di sektor keuangan syariah.

Bank Muhammadiyah ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian ekonomi umat serta memperluas jaringan layanan keuangan yang adil dan berkelanjutan.

“Bank ini diharapkan menjadi kemandirian ekonomi umat dan alat dakwah di bidang keuangan,” ujar Anwar Abbas.

Dalam jangka panjang, BSM direncanakan akan berkembang menjadi Bank Umum Syariah (BUS).

Menuju BUS Muhammadiyah: Merger dan Konsolidasi

Saat ini Muhammadiyah memiliki 10 BPRS di berbagai daerah, termasuk BPRS Bangun Drajat Warga di Yogyakarta dan BPRS Artha Surya Barokah di Jawa Tengah.

Proses merger antar BPRS tengah dijajaki sebagai langkah awal untuk membentuk BUS Muhammadiyah.

“Memang masyarakat sangat menginginkan Muhammadiyah punya BUS. Dan pihak OJK juga sangat mendukung. Untuk itu OJK meminta supaya BPRS yang ada di lingkungan Muhammadiyah agar merger,” ungkap Anwar.

Selain BPRS, Muhammadiyah juga mengelola sekitar 300 Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) yang bergerak dalam layanan koperasi syariah.

Sebelumnya, Muhammadiyah sempat memiliki Bank Persyarikatan Indonesia (BPI) yang berdiri pada 2002, namun kemudian diambil alih oleh Bank Bukopin karena masalah keuangan.

Tantangan IT Jadi Sorotan

Untuk mewujudkan pendirian BUS Muhammadiyah, sejumlah aspek seperti permodalan, jaringan, dan SDM dinilai sudah cukup kuat.

Namun, Anwar Abbas menekankan perlunya perhatian lebih pada aspek teknologi informasi.

“Saya melihat dari perspektif permodalan, jaringan, dan SDM mungkin tidak terlalu bermasalah. Yang perlu mendapat perhatian lebih yaitu masalah IT,” jelasnya.

(AKM/NID/RAD)