BRIN Berencana Garap Teknologi Carbon‑Netting Berbasis Nuklir

MPN Indonesia 18 Juli 2025 - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkapkan rencana pengembangan teknologi carbon netting berbasis akselerator nuklir.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya lembaga negara tersebut untuk mendukung kesehatan lingkungan melalui pengurangan emisi karbon.

Rencana tersebut dipaparkan Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR RI pada Kamis (17/7). Ia berencana memasang teknologi ini di Kawasan Nuklir Pasar Jumat, Jakarta.

“Tahun ini sebenarnya direncanakan pemasangan alat carbon netting yang berbasis akselerator atau teknologi nuklir, yang mampu mengukur karbon hingga jutaan tahun. Lokasinya direncanakan di Kawasan Nuklir Pasar Jumat,” ujar Handoko dalam rapat yang disiarkan lewat YouTube TVR Parlemen, dikutip MPN Indonesia, Jumat (18/7).

Dalam pemaparannya, Handoko mengatakan bahwa pemasangan alat carbon netting yang semula dijadwalkan pada tahun ini terpaksa ditunda karena proses produksi yang kompleks.

Penundaan dilakukan karena alat tersebut bersifat khusus (customized) dan membutuhkan waktu produksi selama dua tahun. Selain itu, pembiayaan proyek ini tidak berasal dari Rupiah Murni, melainkan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Karena itu customize dua tahun jadi akhirnya kami sepakat dengan keuangan untuk kami pending di tahun depan. Pembiayaannya juga bukan dari Rupiah Murni, melainkan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” katanya.

Teknologi Nuklir dan Infrastruktur Pendukung BRIN

Teknologi carbon netting ini dirancang untuk menyeimbangkan emisi karbon dengan menyerapnya kembali ke alam guna mencapai kondisi netral karbon.

Perangkat tersebut memiliki kemampuan untuk mengukur karbon dalam rentang usia hingga jutaan tahun, melampaui perangkat yang saat ini dimiliki Indonesia yang hanya mampu menguji karbon hingga usia 50.000 tahun.

Dalam rapat yang sama, Handoko menyebut nilai investasi untuk pengadaan alat carbon netting berbasis nuklir ini mencapai hampir Rp70 miliar.

Ia menegaskan bahwa karena tingginya nilai investasi serta besarnya biaya operasional, perangkat ini tidak dapat dipasang di sembarang lokasi.

“Carbon netting itu harus ada di kawasan nuklir. Dan kami di BRIN sudah memiliki semua infrastruktur dan SDM-nya, karena memang kami mengelola teknologi nuklir,” jelasnya.

Handoko juga menekankan bahwa untuk riset berbasis infrastruktur besar seperti nuklir, pengelolaannya harus dilakukan secara terpusat untuk menjamin keamanan dan efisiensi.

“Khusus untuk riset berbasis infrastruktur besar seperti nuklir, itu sudah pasti harus melalui BRIN. Karena pengelolaan dan keamanannya tidak bisa dilakukan sembarangan,” katanya.

(AKM/NID/RAD)