RI Sepakati Transfer Data Pribadi ke AS Demi Penurunan Tarif Dagang

MPN Indonesia 24 Juli 2025 - Pemerintah Indonesia menyepakati komitmen untuk mentransfer data pribadi warga negara Indonesia ke Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari Perjanjian Dagang Resiprokal antara kedua negara.

Kesepakatan ini diumumkan dalam dokumen di laman resmi White House yang dirilis pada Selasa (22/7) waktu setempat, dan menjadi bagian penting dari kerangka kerja ekonomi hubungan bilateral antara Indonesia dan AS.

“Hari ini, Amerika Serikat dan Republik Indonesia sepakat pada sebuah kerangka kerja untuk merundingkan Perjanjian Perdagangan Timbal Balik untuk memperkuat hubungan ekonomi bilateral kita, yang akan memberikan akses pasar yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi eksportir dari kedua negara,” bunyi pernyataan tersebut dikutip MPN Indonesia, Kamis (24/7).

Dalam dokumen tersebut, Indonesia memberikan kepastian atas kemampuan mentransfer data pribadi dari wilayahnya ke AS.

“Indonesia akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk mentransfer data pribadi keluar dari wilayahnya ke Amerika Serikat,” demikian isi dokumen terkait perjanjian perdagangan antara Indonesia dengan AS.

Langkah ini juga diambil dengan pengakuan bahwa AS dianggap sebagai yurisdiksi yang memiliki perlindungan data pribadi yang memadai.

Pengelolaan data pribadi oleh pihak AS dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

White House menyebut bahwa perusahaan-perusahaan Amerika telah melakukan reformasi perlindungan data pribadi selama bertahun-tahun.

“Perusahaan-perusahaan Amerika telah mengupayakan reformasi ini selama bertahun-tahun,” tertulis dalam lembar fakta resmi.

Komitmen Digital dan Reformasi Tarif

Sebagai bagian dari perjanjian, Indonesia juga menyepakati penghapusan hambatan pada sektor perdagangan digital, jasa, dan investasi.

Pemerintah Indonesia berkomitmen menghapus lini tarif dalam Harmonized Tariff Schedule (HTS) atas produk tak berwujud seperti perangkat lunak dan layanan digital, serta menangguhkan persyaratan deklarasi impor.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh MPN (@mpnindonesia)

Langkah ini mendukung moratorium permanen atas bea masuk transmisi elektronik di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), tanpa syarat.

“Mendukung moratorium permanen bea masuk atas transmisi elektronik di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) segera dan tanpa syarat,” demikian isi dokumen yang dirilis oleh White House.

Selain itu, Indonesia juga akan mengambil tindakan efektif untuk melaksanakan Inisiatif Bersama tentang Regulasi Domestik Jasa, termasuk menyerahkan Komitmen Khusus yang telah direvisi untuk sertifikasi oleh WTO.

Penyesuaian Tarif dalam Perdagangan Resiprokal

Dalam perjanjian ini, pemerintah AS menyetujui tarif 19 persen untuk barang-barang dari Indonesia. Sebaliknya, barang dari AS yang masuk ke Indonesia akan dikenakan tarif nol persen.

Indonesia juga akan menghapus sekitar 99 persen hambatan tarif terhadap berbagai produk industri serta pangan dan pertanian asal AS.

Sebelumnya, Indonesia menerapkan tarif rata-rata 8 persen terhadap produk dari AS, sementara AS hanya mengenakan tarif rata-rata 3,3 persen terhadap produk asal Indonesia.

Kedua negara juga sepakat menyusun aturan asal barang guna memastikan manfaat perdagangan hanya berlaku bagi Indonesia dan AS.

Dalam beberapa minggu ke depan, Indonesia dan AS dijadwalkan menandatangani dokumen final Perjanjian Perdagangan Timbal Balik tersebut sebagai langkah lanjutan untuk mengimplementasikan seluruh poin kesepakatan.

(AKM/NID/RAD)