Connect with us

Ekonomi

Pegawai Kemenkeu Berkurang Hampir 1.000 Orang Meski Tugas APBN Naik

Sri Mulyani ungkap pegawai Kemenkeu turun hampir 1.000 orang dalam setahun. Meski begitu, kinerja kementerian tetap optimal berkat digitalisasi layanan.

Logompn

Published

on

Pegawai kemenkeu berkurang hampir 1.000 orang meski tugas apbn naik
Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Selasa (22/7). Gambar : Tangkapan Layar YouTube/TVR Parlemen

MPN Indonesia 23 Juli 2025 - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa jumlah pegawai di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) turun hampir 1.000 orang dalam setahun terakhir, meski tugas kementerian terus meningkat.

“Jumlah SDM Kemenkeu turun hampir mendekati 1.000 orang meskipun tugasnya dan volume APBN justru menaik,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Selasa (22/7), seperti dikutip MPN Indonesia dari kanal YouTube TVR Parlemen, Rabu (23/7).

Data mencatat penurunan 979 pegawai atau setara 1,26%. Kebijakan pemerintah ini merupakan bagian dari program negative growth SDM yang diterapkan untuk efisiensi birokrasi.

Efisiensi dan Modernisasi Layanan

Meski jumlah pegawai berkurang, Kemenkeu tetap mencatat kinerja positif berkat pemanfaatan teknologi digital.

“Kita juga menggunakan banyak digital teknologi dengan membangun aplikasi baik dari perjalanan dinas, HR, maupun berbagai program lainnya,” ungkapnya.

Pengurangan SDM dilakukan melalui pengendalian rekrutmen pegawai baru, redistribusi SDM antar unit kerja, dan penerapan exit strategy dalam program Leaders Factory.

Capaian Kinerja Kemenkeu

Sri Mulyani menyebut Kemenkeu berhasil mencatat skor kinerja 118,6 dari total 12 indikator, melampaui target 100. Pencapaian tersebut berasal dari lima program utama, yaitu:

  • Kebijakan fiskal: Penyusunan KEM PPKF, RUU APBN, nota keuangan TA 2025, dan pelaksanaan International Tax Forum (ITF).
  • Penerimaan negara: Pengembangan National Logistic Ecosystem di 53 pelabuhan dan 7 bandara dengan efisiensi waktu 51,1% dan biaya 34,75%.
  • Reformasi perpajakan: Implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) serta peningkatan rasio perpajakan menjadi 12,70%.
  • Belanja negara: Pendampingan 2.014 BUMDes/BUMDesma, penyaluran DAK fisik untuk 12.623 lokasi pendidikan, dan pembangunan 5.635,7 km jalan daerah.
  • Perbendaharaan dan kekayaan negara: Penerapan Digital Payment Marketplace dengan 74.016 transaksi senilai Rp144,51 miliar serta pemulihan 1.035 aset eks-BLBI.
Baca Juga:  Sri Mulyani: Utang Pemerintah Capai Rp10.269 Triliun per Akhir 2024

Surplus dan Dukungan Manajemen

Kemenkeu mencatat surplus operasional Rp2.162,5 triliun pada 2024, pertumbuhan pendapatan 2,87%, serta ekuitas Rp201,1 triliun, meski turun 14,28%.

Aset kementerian tumbuh 43,46% melalui investasi jangka pendek BLU Rp8,1 triliun dan peningkatan aset tetap Rp1,1 triliun.

Selain itu, pembiayaan ultra mikro (UMi) telah diberikan kepada 2,2 juta pelaku usaha dengan realisasi Rp8 triliun, serta beasiswa dokter spesialis untuk 2.020 peserta, melebihi target 1.000 orang.

(AKM/NID/RAD)

Trending