DPR Janji Lindungi Pertanian RI dari Impor AS, PSPG UGM Dorong Diversifikasi Pangan Lokal

MPN Indonesia 30 Juli 2025 - Komisi VI DPR RI menegaskan komitmennya untuk melindungi sektor pertanian Indonesia di tengah meningkatnya tekanan dari produk impor pertanian asal Amerika Serikat (AS), yang kini masuk ke pasar domestik dengan bea masuk 0 persen.

Padahal, produk Indonesia masih dikenakan tarif tinggi oleh AS, mencapai hingga 19 persen.

Ketimpangan ini menjadi perhatian serius DPR dan mendorong upaya penguatan sistem proteksi nasional, utamanya untuk menjaga kesejahteraan petani lokal dan ketahanan pangan nasional.

Penguatan BUMN Pangan dan Sistem Distribusi

Anggota Komisi VI DPR RI, Abdul Hakim Bafagih, menekankan bahwa negara tidak akan membiarkan sektor pertanian berhadapan langsung dengan produk asing tanpa perlindungan.

Dalam pertemuan bilateral dengan National Policy Committee of the National Assembly of South Korea di Senayan, Jakarta, ia menjelaskan rencana konkret yang disiapkan pemerintah.

“Sektor pertanian tidak akan dibiarkan berhadapan langsung tanpa perlindungan. Bulog kita perkuat sebagai off-taker, IDFOOD sebagai operator distribusi nasional, sehingga hasil tani rakyat tetap terserap dengan harga layak,” ujar Hakim, dikutip MPN Indonesia dari laman resmi DPR RI.

Langkah antisipatif yang disiapkan antara lain adalah pembangunan infrastruktur rantai dingin, penguatan distribusi berbasis data, serta penataan pasar domestik agar tidak dikuasai produk impor.

Diversifikasi Jadi Solusi Tekan Ketergantungan

DPR tidak menampik bahwa Indonesia masih bergantung pada beberapa komoditas pertanian impor, seperti gandum dan kedelai.

Namun, strategi jangka panjang untuk menekan ketergantungan itu sudah mulai dijalankan melalui diversifikasi pangan lokal.

“Ada beberapa komoditas yang memang belum bisa dipenuhi dari dalam negeri, seperti kedelai dan gandum. Tapi kita punya strategi jangka panjang untuk menguranginya. Bahkan untuk substitusi impor seperti sorgum, sudah mulai dikembangkan,” jelas Hakim.

Langkah ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Pusat Studi Pangan dan Gizi (PSPG) Universitas Gadjah Mada (UGM), yang melihat diversifikasi pangan sebagai strategi fundamental untuk mengurangi risiko ketergantungan dan menjaga stabilitas harga pangan nasional.

Pandangan PSPG UGM: Sorgum dan Kedelai Lokal Jadi Alternatif

Menurut Pusat Kajian Pangan dan Gizi (PSPG) Universitas Gadjah Mada (UGM), Indonesia sangat bergantung pada impor gandum dan kedelai, dengan lebih dari 85% kebutuhan gandum dan 70% kebutuhan kedelai dipasok dari luar negeri, utamanya AS, Kanada, dan Argentina.

Ketergantungan ini membuat Indonesia rentan terhadap gejolak harga global dan kebijakan proteksionisme negara eksportir.

Sorgum dan kedelai lokal dinilai sebagai komoditas strategis yang bisa menggantikan bahan pangan impor.

Sorgum, misalnya, tahan kekeringan, cocok ditanam di lahan marginal seperti di NTT dan NTB, serta mengandung nutrisi tinggi dan bebas gluten.

“Tepung sorgum sudah digunakan beberapa UMKM untuk memproduksi mi instan sehat, bahkan beras sorgum mulai menjadi alternatif beras di NTT,” ungkap PSPG UGM melalui keterangan tertulis kepada MPN Indonesia, Rabu (30/7).

Namun, tantangannya masih besar. Luas tanam sorgum baru sekitar 50.000 hektare dari target 200.000 hektare, dan infrastruktur pengolahan masih sangat terbatas.

Untuk kedelai lokal, walaupun kadar proteinnya lebih rendah dibanding kedelai impor, beberapa varietas seperti Grobogan dan Devon 1 telah mencapai produktivitas hingga 2,5 ton per hektare.

Strategi Pemerintah dan Tantangan Lapangan

PSPG UGM menilai bahwa pengembangan komoditas alternatif seperti mocaf (tepung singkong termodifikasi), jagung, dan sagu juga penting.

Mocaf bisa menggantikan hingga 50% terigu dalam produk bakery, sementara jagung dan sagu potensial sebagai bahan baku pakan dan pangan pokok di beberapa daerah.

Namun, masih ada kendala dari sisi teknis dan penerimaan pasar. Misalnya, petani masih awam dengan sorgum, teknologi pengolahan mocaf belum merata, dan konsumen cenderung lebih memilih mi dari terigu karena teksturnya yang kenyal.

Rekomendasi Kebijakan dan Peran Swasta

PSPG UGM merekomendasikan sejumlah strategi nasional yang perlu segera diimplementasikan:

• Insentif fiskal untuk perusahaan pengolah pangan lokal.
• Kemitraan petani dengan perusahaan swasta melalui skema off-taker agreement.
• Investasi pada riset benih unggul dan unit pengolahan pangan.

Model diversifikasi pangan berbasis daerah juga sudah mulai menunjukkan hasil.

Di NTT, luas tanam sorgum meningkat signifikan, sedangkan di Jawa Tengah, klaster industri mocaf berkembang pesat.

Di Gorontalo, jagung telah berhasil menggantikan kedelai sebagai pakan ternak.

Komitmen DPR Terhadap Petani Lokal

Abdul Hakim menegaskan bahwa keberpihakan terhadap petani lokal adalah prioritas.

Belajar dari Korea Selatan, ia mengajak pemerintah Indonesia membangun sistem pertanian efisien namun tetap terlindungi.

“Kami pastikan dari petani hingga konsumen, ekosistem pertanian kita dibangun secara mandiri dan kuat. Bukan hanya sekadar tahan impor, tapi juga bisa ekspansi,” tegasnya.

Ia menutup pernyataan dengan komitmen DPR untuk terus mengawal kebijakan pemerintah agar kerja sama perdagangan internasional tidak mengorbankan kepentingan rakyat.

“Kita bukan menolak perdagangan terbuka, tapi kita juga harus berdiri di atas kepentingan petani kita,” tandasnya.

(AKM/NID/RAD)