Hampir 28 Ribu Pegawai BUMN Terima Bansos, Mensos Bilang Akan Diverifikasi

MPN Indonesia 9 Agustus 2025 - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan akan melakukan verifikasi data atas laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait 27.932 pegawai BUMN yang terindikasi menerima bantuan sosial (bansos).

Ia menyatakan bahwa verifikasi tersebut dilakukan untuk memastikan kebenaran status penerima bansos tersebut.

“Makanya kita ingin tahu, apakah benar mereka pegawai BUMN. Itu masih perlu diverifikasi, dan pasti kita akan koordinasi ya (dengan Kementerian BUMN),” ujar Gus Ipul saat menanggapi laporan PPATK di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Kamis (7/8).

Lebih lanjut, Gus Ipul menambahkan bahwa Kemensos akan berkoordinasi langsung dengan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Ia menegaskan langkah ini dilakukan agar penyaluran program bantuan sosial tepat sasaran.

“Kalau benar mereka adalah pegawai BUMN, pasti kita akan koordinasi. Tapi ini masih akan kita dalami,” tambahnya.

Temuan PPATK Terkait Data Penerima Bansos

Temuan ini berawal ketika PPATK menerima sekitar 10 juta rekening penerima bansos dari Kemensos. Dari jumlah tersebut ditemukan 8.398.624 rekening teridentifikasi menerima bansos dan sebanyak 1,7 juta rekening tidak ditemukan bukti menerima bansos.

Namun, sejumlah kejanggalan ditemukan dalam data penerima, salah satunya terkait 27.932 penerima yang berstatus pegawai BUMN.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengungkapkan data ini diperoleh dari profil penerima di salah satu bank.

“Dari profil yang kami temukan di satu bank saja, terdapat 27.932 penerima bansos yang berstatus pegawai BUMN,” ujarnya di kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (7/8).

Tak hanya itu, PPATK juga menemukan sebanyak 7.479 penerima bansos berprofesi sebagai dokter, lebih dari 6.000 penerima bekerja sebagai eksekutif atau manajerial, bahkan hampir 60 penerima memiliki saldo rekening di atas Rp50 juta namun masih menerima bantuan.

Menurut Ivan, data ini harus segera diverifikasi untuk memastikan kelayakan penerima bantuan pemerintah.

“Ini jelas menjadi perhatian. Bahkan, kami temukan hampir 60 orang penerima bansos yang memiliki saldo rekening di atas Rp50 juta, namun masih menerima bantuan. Apakah yang bersangkutan memang masih layak menerima bansos atau tidak, ini perlu dicek kembali,” kata Ivan.

(AKM/NID/RAD)