Menkomdigi Minta Roblox Benahi Layanan, Batas Waktu 2 Bulan

MPN Indonesia 15 Agustus 2025 - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memberikan batas waktu satu hingga dua bulan kepada Roblox untuk melakukan perbaikan menyeluruh terhadap layanannya di Indonesia.

Kebijakan ini disampaikan setelah pertemuan awal antara Komdigi dan perwakilan Roblox Asia Pasifik pada Kamis (14/8).

“Syukur-syukur kalau dalam waktu satu–dua bulan ini Roblox, khususnya untuk layanan di Indonesia, melakukan perbaikan-perbaikan yang menyeluruh,” ujar Meutya Hafid di Kantor Komdigi.

Keputusan ini diambil menyusul adanya dorongan dari sejumlah pihak, termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), agar platform games tersebut diblokir karena adanya dugaan kasus grooming dan kekerasan seksual.

Pemerintah, menurut Meutya, memilih pendekatan evaluasi bertahap sebelum mengambil keputusan final, seperti pemblokiran atau pembatasan usia ketat.

Roblox Diminta Mendirikan Kantor Perwakilan Resmi di Indonesia

Dalam pertemuan awal tersebut, Roblox telah memberikan penjelasan awal mengenai layanan mereka di Indonesia. Meutya menyampaikan bahwa proses ini merupakan tahap awal dari rangkaian evaluasi yang akan dilakukan secara berkala.

“Tadi mereka sudah menjelaskan, dan ini (pertemuan) tahap awal. Jadi kita itu kalau melihat sesuatu tidak boleh langsung satu tahapan selesai,” jelas Meutya.

Pemerintah akan melakukan pemanggilan lanjutan setelah evaluasi berkelanjutan untuk menentukan tindakan berikutnya.

Pemerintah meminta Roblox agar:

• Mendirikan kantor perwakilan resmi di Indonesia, sesuai ketentuan yang berlaku.
• Mematuhi seluruh regulasi lokal, khususnya terkait perlindungan anak di ruang digital.
• Menyampaikan laporan secara rutin kepada Komdigi sebagai bagian dari proses pengawasan.

“Hal paling utama adalah sesuai aturan harus ada perwakilan dari kantor di Indonesia. Kemudian juga harus patuh dan mengikuti regulasi yang ada, khususnya aturan perlindungan anak di ruang digital,” ujar Meutya.

Menanggapi tekanan dari publik dan lembaga seperti KPAI, Meutya menegaskan bahwa pemerintah tetap mengedepankan prinsip hukum dan pengawasan ketat sebelum mengambil tindakan tegas terhadap platform games seperti Roblox.

“Mereka mengatakan akan memberikan laporan-laporan dan kita terus pantau. Prinsipnya adalah harus patuh dan taat kepada hukum yang berlaku di Indonesia,” tegasnya.

(AKM/NID/RAD)