Komdigi Buka Suara terkait Dugaan Pembatasan Informasi Karhutla

MPN Indonesia 22 Oktober 2026 - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid buka suara terkait dugaan pembatasan informasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di media sosial.

Pernyataan tersebut disampaikan Meutya melalui keterangan pers pada Rabu (21/10).

“Bahwa tidak ada penurunan konten maupun permintaan penurunan konten dari Kemkomdigi untuk membatasi informasi terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla,” kata Meutya Hafid, dikutip MPN Indonesia dari Instagram @kemkomdigi, Kamis (22/10).

Komdigi Dorong Transparansi Informasi Kebakaran Hutan

Meutya Hafid menegaskan bahwa kementeriannya mendorong akuntabilitas dan transparansi algoritma platform digital.

Hal tersebut disampaikan untuk menanggapi dugaan pembatasan informasi kebakaran hutan di media sosial.

“Terkait algoritma yang diduga membatasi informasi karhutla atas dasar community guidelines platfrom, komdigi justru terus mendorong adanya akuntabiitas dan transparansi algoritma dari para platrfrom,” kata Meutya

Menurut Meutya, pengguna memiliki hak untuk menentukan informasi yang ingin mereka lihat di platform digital.

“Karena apa yang kita lihat dan kita konsumsi di media sosial, seharusnya merupakan hak pengguna sebagai konsumen untuk memilih, bukan diatur sepihak oleh perusahaan teknologi semata,” imbuhnya.

Meutya juga menyampaikan bahwa pemerintah membutuhkan informasi terkait karhutla untuk menentukan langkah penanganan.

“Pemerintah terbuka atas masukan informasi yang faktual, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan terkait karhutla,” imbuhnya.

Minta Masyarakat Ajukan Banding jika Konten Karhutla Dihapus

Meutya meminta masyarakat mengajukan banding jika konten terkait karhutla dihapus oleh platform digital.

Ia meminta pengguna melaporkan gangguan unggahan kepada platform terkait dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

“Jika ada yang merasa ada gangguan layanan pada unggahan terkait karhutla di platform baik itu Meta, TikTok, atau platform lainnya, ajukan aduan atau banding kepada platform terkait, lalu laporkan juga kepada kami,” ujar Meutya.

 (AKM/NID/RAD)