Prabowo Alokasikan Dana Rp178,7 Triliun untuk Gaji Guru dan Dosen Mulai 2026

MPN Indonesia 18 Agustus 2025 - Presiden Prabowo Subianto menetapkan alokasi anggaran Rp178,7 triliun dalam RAPBN 2026 untuk meningkatkan kesejahteraan serta penguatan kompetensi guru dan dosen.

Kebijakan ekonomi ini diumumkan saat ia membacakan nota keuangan APBN 2026 dalam Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).

Dana tersebut merupakan bagian dari total anggaran pendidikan Rp757,8 triliun atau sekitar 20 persen dari keseluruhan APBN 2026.

“Untuk gaji guru, penguatan kompetensi dan penguatan guru dan dosen dialihkan sebesar Rp178,7 triliun,” ujar Prabowo dalam pidatonya.

Selain gaji dan pelatihan, pemerintah juga menyiapkan tunjangan profesi bagi guru non-PNS dan guru ASN daerah.

“Tunjangan profesi guru non-PNS dan tunjangan profesi guru ASN daerah disiapkan secara memadai,” lanjutnya.

Rincian Anggaran Pendidikan RAPBN 2026

Total anggaran pendidikan 2026 mencapai Rp757,8 triliun. Dari jumlah tersebut:

• Rp178,7 triliun difokuskan untuk gaji dan peningkatan kompetensi guru dan dosen.
• Rp150,1 triliun untuk peningkatan kualitas fasilitas sekolah dan kampus.

Pemerintah juga melanjutkan program bantuan pendidikan, di antaranya:

• Program Indonesia Pintar: kuota 21,1 juta siswa
• KIP Kuliah: 1,2 juta mahasiswa
• Beasiswa LPDP: 4.000 mahasiswa

Selain itu, Prabowo memperkenalkan dua program baru, yaitu Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin.

Ia menyebut program ini sebagai jembatan harapan generasi muda untuk memperoleh pendidikan terbaik.

Dukungan Tambahan untuk Dosen ASN

Pemerintah menyiapkan tunjangan kinerja bagi dosen ASN dengan anggaran Rp2,66 triliun untuk 31 ribu dosen pada 2025.

Kebijakan pemerintah ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemendiktisaintek.

Sejak 2009, anggaran pendidikan Indonesia konsisten dialokasikan 20 persen dari total APBN.

Pada 2025, anggaran pendidikan mencapai Rp724,3 triliun dengan rincian:

• Transfer ke daerah (TKD): Rp347,09 triliun
• Kementerian/Lembaga: Rp262,28 triliun
• Pembiayaan: Rp80 triliun
• Bendahara Umum Negara (BUN): Rp34,88 triliun

Kesejahteraan Guru dan Percepatan Tunjangan

Pada 2025, anggaran kesejahteraan guru ASN dan non-ASN meningkat Rp16,7 triliun menjadi Rp81,6 triliun.

Dana Rp17,15 triliun dialokasikan untuk rehabilitasi dan renovasi 10.440 sekolah negeri maupun swasta.

Target pemerintah mencakup:

• Tunjangan profesi guru non-PNS: 477.700 guru
• Sertifikasi guru: 666.900 orang
• Pembangunan/rehabilitasi sekolah: 22.000 unit
• Beasiswa LPDP: 10.500 mahasiswa

Sejak Maret 2025, penyaluran tunjangan guru dilakukan dengan skema baru, langsung ke rekening guru.

Hingga Juni 2025, realisasi tercatat Rp16,71 triliun disalurkan kepada 1,44 juta guru ASN daerah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyoroti isu rendahnya gaji guru dan dosen.

“Banyak di media sosial, saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya enggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara,” pungkas Sri Mulyani dalam acara Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia, Kamis (7/8).

(AKM/NID/RAD)