Tak Dapat Tunjangan, Anggota DPR Swedia: Tidak Pantas jika Kami Diistimewakan

MPN Indonesia 27 Agustus 2025 - Para anggota parlemen di Swedia tidak mendapatkan fasilitas kendaraan dinas, berbeda dengan praktik yang terjadi di sejumlah negara lain, termasuk Indonesia.

Kebijakan ini menjadi sorotan publik setelah warganet membandingkan tunjangan besar yang diterima oleh anggota DPR RI dengan kondisi anggota dewan di luar negeri, termasuk di Swedia.

Pejabat Swedia Gunakan Transportasi Umum

Menurut laporan dari Mail and Guardian, anggota parlemen dan menteri di Swedia menggunakan moda transportasi umum seperti bus dan kereta api.

Tidak tersedia kendaraan dinas atau sopir pribadi bagi mereka, sehingga mereka bepergian layaknya warga negara biasa.

“Tanpa mobil dinas atau sopir pribadi, para menteri dan anggota parlemen Swedia bepergian dengan bus dan kereta api yang penuh sesak, layaknya warga negara yang mereka wakili,” demikian laporan yang dikutip MPN Indonesia dari Mail and Guardian, Rabu (27/8).

BBC turut melaporkan bahwa penggunaan transportasi umum oleh pejabat tinggi negara di Swedia merupakan praktik umum.

Seorang anggota DPR dari Partai Sosial Demokrat, Per-Arne Hakansson, menyatakan bahwa tugas utama mereka adalah mewakili rakyat dan tidak layak jika diberikan perlakuan istimewa.

“Tugas utama kami adalah mewakili rakyat, jadi tak pantas rasanya jika kami diistimewakan atau mendapatkan banyak fasilitas atau gaji tinggi,” ujar Hakansson.

“Yang membuat kami istimewa adalah kesempatan untuk ikut menentukan kebijakan negara,” imbuhnya.

Aturan Ketat Terhadap Penggunaan Kendaraan Dinas

Menurut laporan BBC, hanya Perdana Menteri Swedia yang mendapat fasilitas kendaraan dinas secara permanen dari pasukan keamanan.

Parlemen Swedia hanya memiliki tiga unit mobil Volvo yang digunakan secara terbatas oleh Ketua DPR dan tiga wakil ketua.

Penggunaan mobil ini hanya untuk kegiatan resmi yang berkaitan dengan tugas parlemen.

Kendaraan tersebut tidak boleh dipakai untuk keperluan pribadi, termasuk perjalanan rumah ke kantor.

Anggota parlemen lainnya mendapat kartu khusus untuk menggunakan transportasi umum.

Bahkan juru bicara parlemen pun menggunakan kartu transportasi umum untuk aktivitas hariannya.

Di Swedia, tindakan pejabat yang menggunakan taksi dengan dana publik, bukan transportasi massal, sering menjadi sorotan media.

(ADN/NID/RAD)