Menkomdigi: TikTok Sukarela Matikan Fitur Live, Kami Harap Tak Lama

MPN Indonesia 1 September 2025 - Fitur siaran langsung (live) di TikTok dinonaktifkan sementara secara sukarela oleh pihak platform.

Langkah ini diambil menyusul maraknya demonstrasi dan aksi massa, kerusuhan, serta penjarahan di berbagai wilayah Indonesia.

Keputusan tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid usai sidang kabinet di Istana Kepresidenan, Minggu (31/8).

Meutya menegaskan bahwa pemerintah tidak mengeluarkan perintah terkait penonaktifan ini. Menurutnya, langkah tersebut murni inisiatif TikTok.

“Kami pun melihat pemberitahuan yang dilakukan oleh TikTok bahwa mereka melakukan secara sukarela untuk penutupan fitur live, dan kami justru berharap bahwa ini berlangsung tidak lama,” kata Meutya Hafid kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8).

Hal senada disampaikan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar. Ia memastikan tidak ada instruksi dari pihak pemerintah.

“Tidak ada perintah dari kami. Itu dari TikTok sendiri,” ujarnya.

Pemerintah Pahami Dampak ke UMKM

Meutya mengakui penonaktifan fitur live berdampak pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengandalkan siaran langsung untuk berjualan.

“Kami memahami bahwa ada UMKM yang terdampak yang berjualan secara live, tapi mudah-mudahan tetap bisa e-commerce tanpa live,” tambah Meutya.

Ia juga berharap fitur live TikTok segera kembali aktif setelah situasi di dalam negeri kondusif.

Penjelasan TikTok dan Rencana Pemanggilan Platform Sosial

Dalam pernyataan resmi yang dikutip The Economic Times, juru bicara TikTok menyebutkan bahwa langkah ini diambil untuk menciptakan ruang digital yang aman di tengah meningkatnya kekerasan saat demonstrasi.

“Karena kekerasan demonstrasi yang meningkat di Indonesia, kami telah secara sukarela menerapkan pengamanan tambahan untuk menjaga TikTok sebagai ruang sipil dan aman,” ungkap juru bicara TikTok, Sabtu (30/8).

Sementara itu, Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah akan memanggil penyedia platform media sosial, termasuk TikTok dan Meta, untuk membahas pengendalian konten provokatif di dunia maya.

“Ini merusak sendi-sendi demokrasi. Misalnya, kita mau menyampaikan satu aspirasi, menyampaikan satu pendapat, tapi tiba-tiba di media sosial dibumbui atau ditambahkan dengan informasi-informasi yang tidak sesuai, itu kan merusak semangat untuk menyampaikan aspirasi,” jelas Angga di Kantor Komunikasi Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/8).

Kritik atas Dugaan Sensor

Direktur Kelompok Kerja Antidisinformasi Digital Indonesia, Damar Juniarto, mengkritik kebijakan ini.

Ia menilai langkah TikTok berpotensi menjadi tindakan sensor yang menghambat kebebasan berekspresi.

“Ini dinamakan sebuah aktivitas sensor dan sensor semacam ini tentu saja menghambat demokrasi,” tegas Damar, Minggu (31/8).

Penonaktifan Berlaku Sementara

TikTok menegaskan pembatasan fitur live hanya bersifat sementara dan berlangsung beberapa hari.

Meski belum ada jadwal pasti pemulihannya, pemerintah berharap kondisi segera stabil agar aktivitas UMKM kembali normal.

(AKM/NID/RAD)