Fraksi NasDem Minta Gaji dan Tunjangan Ahmad Sahroni-Nafa Urbach Disetop Sementara

MPN Indonesia 3 September 2025 - Fraksi Partai NasDem di DPR RI meminta penghentian sementara gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas yang melekat pada dua anggotanya, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach.

Sebagaimana diketahui, Sahroni dan Nafa Urbach telah dinonaktifkan berdasarkan surat DPP Partai NasDem Nomor 168-SE/DPP-NasDem/VII yang berlaku sejak 1 September 2025.

“Fraksi Partai NasDem DPR RI meminta penghentian sementara gaji, tunjangan dan seluruh fasilitas bagi yang bersangkutan,” ujar Ketua Fraksi Partai NasDem DPR, Viktor Bungtilu Laiskodat kepada wartawan, Selasa (2/9).

Penonaktifan Sahroni-Nafa sedang Ditindaklanjuti

Viktor menjelaskan, proses penonaktifan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach saat ini sedang ditindaklanjuti oleh Mahkamah Partai NasDem.

Putusan yang dikeluarkan lembaga ini nantinya bersifat final, mengikat, dan tidak dapat digugat.

Menurut Viktor, kebijakan penghentian sementara gaji dan tunjangan tersebut menjadi bagian dari mekanisme internal partai politik serta penegakan integritas organisasi.

Ia menambahkan, langkah ini juga dimaksudkan untuk memastikan tata kelola partai berjalan secara transparan dan akuntabel.

“Seluruh langkah yang diambil Fraksi Partai NasDem merupakan bagian dari upaya memastikan mekanisme internal partai dijalankan secara transparan dan akuntabel,” katanya.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh MPN (@mpnindonesia)

Ajak Semua Pihak Jaga Kesatuan RI

Selain itu, Fraksi NasDem mengajak seluruh pihak tetap menjaga keutuhan bangsa dengan mengedepankan dialog dan musyawarah.

Viktor menyebut penyelesaian perbedaan secara konstruktif penting dilakukan agar kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif tetap terjaga.

“Mari bersama merajut persatuan dan menguatkan spirit restorasi demi masa depan Indonesia yang lebih baik,” ujarnya.

Sahroni dan Nafa Urbach Dinonaktifkan

Sebelumnya, DPP Partai NasDem mengumumkan penonaktifan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach pada 31 Agustus lalu.

Penonaktifan ini dilakukan setelah pernyataan keduanya menuai sorotan publik.

Ahmad Sahroni dikritik setelah menanggapi wacana pembubaran DPR. Ia menyebut pembubaran DPR berlebihan dan melabeli pihak yang menggaungkan wacana itu sebagai “orang tolol”.

Sementara itu, Nafa Urbach menuai kritik usai mengatakan tunjangan perumahan DPR sebesar Rp50 juta per bulan merupakan hal wajar.

Tak cuma itu, ia juga menuai amarah publik usai mengeluhkan macet dari rumahnya di Bintaro ke Senayan.

(AKM/NID/RAD)