Anggota Komisi XI DPR Minta Program LPDP Prioritaskan Warga Tak Mampu

MPN Indonesia 12 September 2025 - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PAN, Primus Yustisio, meminta agar program LPDP memprioritaskan pemberian beasiswa kepada masyarakat yang kurang mampu.

Hal ini disampaikan dalam rapat Komisi XI DPR RI pada Kamis (11/9), di mana Primus menyoroti ketidakadilan dalam distribusi beasiswa yang selama ini dinilai tidak berpihak pada kelompok ekonomi lemah.

Minta Sistem Seleksi LPDP Diperbaiki

Primus menilai bahwa banyak penerima beasiswa LPDP justru berasal dari kalangan keluarga berada.

Sementara itu, masyarakat yang secara ekonomi kesulitan justru terhambat oleh persyaratan yang dinilai terlalu kompleks.

Ia menegaskan bahwa indikator prestasi yang digunakan selama ini justru tidak mencerminkan kondisi ekonomi penerima.

“Kadang-kadang yang berprestasi itu belum tentu tidak mampu. Di Indonesia itu yang berprestasi biasanya orang tuanya di atas rata-rata secara finansial. Nah, ini yang harus dipilah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Primus meminta proses seleksi beasiswa LPDP tidak dipersulit dan bisa terseleksi secara alamiah.

Menurutnya, penyederhanaan mekanisme seleksi merupakan bentuk penerapan kebijakan pendidikan yang adil dan merata.

“Persyaratannya tidak perlu diperberat, Pak. Nanti akan terseleksi dengan sendirinya,” kata Primus.

Tuntut Transparansi Dana LPDP

Primus juga menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola LPDP.

Ia menyatakan bahwa selama ini laporan publik yang disampaikan hanya bersifat agregat dan tidak menunjukkan detail alokasi dana atau penerima beasiswa secara terbuka.

“LPDP ini kurang transparan kalau menurut saya. Ini kan cuma laporan kepada publik setiap tahunnya, cuma agregat saja. Tapinya ke mana, dari mananya, nah ini perlu ke depan dibuka,” ujarnya.

Ia menilai bahwa kurangnya transparansi tersebut menimbulkan kecurigaan publik dan menghambat upaya masyarakat dalam memperoleh akses yang adil terhadap beasiswa.

Menurutnya, keterbukaan data penerima LPDP kepada publik merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan dan mewujudkan kebijakan pemerintah yang adil.

Primus: Rasa Keadilan Harus Dirasakan Tiap Lapisan

Dalam rapat tersebut, Primus juga menyampaikan adanya keluhan dari masyarakat terkait mekanisme seleksi yang dianggap menyulitkan.

Ia memberikan contoh kasus kerabat dekatnya yang berprestasi namun gagal mendapatkan beasiswa LPDP dan akhirnya menerima beasiswa dari luar negeri dengan konsekuensi harus menetap di negara pemberi.

“Dia pintar, dapat beasiswa hukum di Leiden. Ini nggak abal-abal, Pak, tapi dia anak yatim. Saya mau bantu, tapi kebutuhannya besar. Akhirnya diambil perusahaan sana dengan perjanjian nanti jadi warga negara sana. Dia terima walau nangis-nangis,” ungkapnya.

Ia mengingatkan bahwa akses pendidikan merupakan hak setiap warga negara dan harus didukung oleh kebijakan pemerintah yang berpihak pada kelompok rentan.

“Rasa keadilan itu harus dirasakan oleh setiap lapisan. Kita buka-bukaan saja, biar masyarakat percaya. Jangan sampai akses beasiswa hanya bisa didapatkan yang punya jalur tertentu,” tegasnya.

(AKM/NID/RAD)