Filipina akan Gelar Demo Selama Sepekan, Tolak Korupsi Penanggulangan Banjir

MPN Indonesia 16 September 2025 - Berbagai kelompok masyarakat, termasuk mahasiswa, di Filipina akan menggelar demonstrasi dan aksi massa selama sepekan ke depan untuk menolak dugaan korupsi dalam proyek penanggulangan banjir.

Demo ini digelar sejak Senin (15/9) kemarin dan direncanakan berlanjut hingga Minggu (21/9), bertepatan dengan peringatan deklarasi darurat militer tahun 1972 oleh ayah Presiden Filipina saat ini.

Aksi ini dipicu oleh skandal proyek infrastruktur pengendalian banjir yang diduga palsu dan melibatkan sejumlah pejabat tinggi.

Tentara Filipina atau Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) telah menetapkan status siaga merah sejak Jumat (12/9).

Berlakukan Siaga Merah

Peringatan siaga merah diumumkan oleh AFP sebagai bagian dari protokol keamanan standar.

Juru bicara AFP Kolonel Francel Margareth Padilla menyampaikan bahwa semua unit telah bersiaga untuk mendukung Polisi Nasional Filipina (PNP) menjaga keamanan selama demonstrasi nasional.

Status siaga ini juga menangguhkan cuti bagi personel militer.

“AFP menghormati hak warga untuk berkumpul dengan damai dan menyampaikan pandangan mereka,” ujar dia, dikutip MPN Indonesia dari Inquirer.

Demonstrasi telah dimulai dalam beberapa pekan terakhir di berbagai titik di ibu kota Manila. Salah satu aksi protes besar melibatkan sekitar 3.000 mahasiswa Universitas Filipina.

Respons Presiden Filipina

Presiden Ferdinand Marcos Jr menyatakan bahwa ia tidak menyalahkan masyarakat atas aksi protes tersebut.

“Untuk menunjukkan bahwa Anda sangat marah, untuk menunjukkan bahwa Anda marah, untuk menunjukkan bahwa Anda kecewa, untuk menunjukkan bahwa Anda menginginkan keadilan … Apa yang salah dengan itu?” kata dia saat konferensi pers, Senin (15/9).

“Saya tidak menyalahkan mereka. Sama sekali tidak,” tambahnya.

Dugaan Korupsi Proyek Pengendalian Banjir

Skandal yang menjadi pemicu ini melibatkan dugaan korupsi dalam proyek pengendalian banjir.

Marcos Jr telah menunjuk mantan hakim Mahkamah Agung, Andres Reyes, sebagai ketua badan investigasi beranggotakan tiga orang untuk menyelidiki proyek-proyek pengendalian banjir selama sepuluh tahun terakhir.

Komisi ini memiliki wewenang menggelar sidang dan meninjau bukti, namun tidak dapat menjatuhkan hukuman.

Salah satu nama yang disebut dalam skandal ini adalah Ketua DPR Filipina Martin Romualdez, yang juga sepupu Marcos Jr.

Meski disebut dalam persidangan oleh para saksi, Romualdez telah membantah isu keterlibatan dirinya dengan korupsi itu.

Selain itu, hampir 30 anggota DPR dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Jalan Raya (DPWH) juga dituduh menerima pembayaran tunai dari kontraktor proyek.

(ADN/NID/RAD)