Pertama di Dunia, Albania Tunjuk AI jadi Menteri untuk Berantas Korupsi

MPN Indonesia 16 September 2025 - Perdana Menteri Albania, Edi Rama menunjuk kecerdasan buatan (AI) sebagai “menteri” dalam kabinet barunya untuk menangani isu korupsi, menjadikan Albania negara pertama di dunia yang melakukan langkah tersebut.

AI bernama Diella, yang berarti matahari dalam bahasa Albania diperkenalkan sebagai anggota kabinet yang tidak hadir secara fisik.

Diella ditampilkan di layar sebagai sosok perempuan mengenakan pakaian tradisional Albania.

“Diella adalah anggota kabinet pertama yang tidak hadir secara fisik, tetapi secara virtual diciptakan oleh AI,” kata Rama dalam pidato peresmian kabinet barunya, dikutip MPN Indonesia dari Reuters pada Selasa (16/9).

Rama juga menyatakan bahwa Diella akan memastikan seluruh proses tender publik di Albania bebas 100 persen dari praktik korupsi.

Tender publik memang telah lama menjadi salah satu titik rawan korupsi di negara Balkan tersebut yang berpenduduk sekitar 2,8 juta jiwa.

Penunjukan ini dilakukan di tengah upaya Albania untuk mempercepat proses keanggotaannya dalam Uni Eropa.

Belum jelas apakah Perdana Menteri Rama akan mengajukan permintaan persetujuan resmi atas posisi virtual ini kepada parlemen. Namun, parlemen akan segera memberikan suara terkait susunan kabinet baru.

Capaian ‘Menteri’ AI Albania

Diella diluncurkan awal tahun ini sebagai asisten virtual pada platform layanan publik digital e-Albania. AI ini membantu pengguna menavigasi situs serta mengakses sekitar satu juta dokumen digital.

Berdasarkan data resmi, Diella telah membantu menerbitkan 36.600 dokumen digital dan menyediakan hampir 1.000 layanan publik digital.

Rama bahkan membanggakan bahwa ‘Menteri’ AI-nya itu telah membantu lebih dari satu juta aplikasi di platform e-Albania, meski perannya dalam pemerintahan jauh lebih besar dari sekadar chatbot.

Penunjukan ‘Menteri’ AI Albania Tuai Pro-Kontra

Langkah penunjukan Diella sebagai menteri menuai respons beragam dari publik dan kalangan hukum di Albania.

Pakar hukum menilai penunjukan ini memerlukan peninjauan dari aspek hukum dan etika untuk menentukan status resminya.

Ketua kelompok parlemen dari Partai Demokrat, Gazmend Bardhi dalam laman Facebook-nya menyampaikan kritik tegas terhadap penunjukan tersebut.

“Kekonyolan Perdana Menteri tidak dapat diubah menjadi tindakan hukum negara Albania,” tulis Bardhi dikutip dari Ruters.

Pandangan optimis datang dari pendiri Balkans Capital, Aneida Bajraktari Bicja. Ia menyoroti PM Albania itu memang kerap mencampuradukkan reformasi dengan sandiwara, kendati begitu ia optimis bahwa Diella bisa berpotensi baik.

“‘Menteri AI’ bisa menjadi konstruktif jika dikembangkan menjadi sistem nyata yang meningkatkan transparansi dan kepercayaan dalam pengadaan publik,” katanya dikutip dari BBC.

Sederet ahli antikorupsi juga memiliki pandangan serupa. Spesialis korupsi, dan supremasi hukum di Balkan Barat, Andi Hoxhaj dari King’s College London, mengatakan bahwa AI dapat meminimalkan korupsi.

“AI masih merupakan alat baru, tetapi jika diprogram dengan benar, saat Anda mengajukan penawaran secara daring, Anda dapat melihat dengan jelas dan lebih dekat apakah suatu perusahaan memenuhi persyaratan dan kriteria,” ungkapnya.

(ADN/NID/RAD)