Ubah Aturan, Prabowo Kini Izinkan WNA untuk Pimpin BUMN

MPN Indonesia 16 Oktober 2025 - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengumumkan kebijakan baru yang membuka peluang bagi warga negara asing (WNA) untuk menduduki posisi pimpinan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kebijakan pemerintah tersebut disampaikan Prabowo dalam diskusi bersama Chairman and Editor in Chief Forbes, Malcolm Stevenson Jr atau Steve Forbes, di Hotel St. Regis, Jakarta, pada Rabu malam (15/10).

WNA Kini Bisa Pimpin BUMN

Dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan bahwa pemerintahannya telah mengambil langkah konkret untuk merevisi regulasi yang sebelumnya membatasi posisi pimpinan BUMN hanya untuk warga negara Indonesia.

“Dan saya sudah mengubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia, bisa memimpin BUMN kita. Jadi, saya sangat antusias,” ujar Prabowo dalam diskusi tersebut, dikutip MPN Indonesia melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (16/10).

Ia menyebut kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menerapkan standar internasional pada pengelolaan perusahaan milik negara agar lebih kompetitif dan profesional.

Selain itu, Prabowo juga menegaskan bahwa manajemen BPI Danantara, salah satu entitas di bawah BUMN, telah ia instruksikan untuk beroperasi dengan praktik global.

“Kalian bisa cari otak-otak terbaik, talenta-talenta terbaik,” lanjutnya.

Instruksi Efisiensi dan Reformasi BUMN

Selain membuka peluang bagi ekspatriat, Prabowo juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam tubuh BUMN.

Ia mengungkapkan telah memberikan instruksi kepada manajemen, termasuk BPI Danantara, untuk melakukan langkah-langkah rasional dalam menjalankan bisnis ke depan.

Menurut Prabowo, jumlah BUMN saat ini mencapai sekitar seribu entitas.

Ia menargetkan agar jumlah tersebut dapat dipangkas menjadi sekitar 200 perusahaan guna meningkatkan efektivitas dan pendapatan negara.

“Dan menjalankannya dengan standar internasional. Saya pun yakin itu akan meningkatkan pendapatan sekitar satu atau dua persen, harus meningkat,” jelasnya.

Prabowo menegaskan bahwa penyederhanaan struktur BUMN dan penerapan standar global akan memperkuat daya saing perusahaan milik negara di pasar internasional.

Arah Baru Pengelolaan Aset Negara

Kebijakan membuka kesempatan bagi warga negara asing untuk memimpin BUMN menjadi langkah strategis dalam mendorong profesionalisme dan efektivitas pengelolaan aset negara.

Dengan reformasi ini, pemerintah menargetkan agar BUMN tidak hanya menjadi penggerak ekonomi domestik, tetapi juga mampu bersaing secara global dengan tata kelola yang lebih modern dan efisien.

(AKM/NID/RAD)