Komdigi Sebut Konten AI Tanpa Label di Medsos Buat Ajang Tipu-tipu

MPN Indonesia 27 Oktober 2025 - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyoroti keberadaan konten berbasis kecerdasan buatan (AI) di media sosial yang tidak dilengkapi label atau tanda pengenal.

Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria dalam acara Kumpul Connect for Change Summit 2025 di Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/10) menyebut praktik tersebut sebagai tindakan tidak etis dan berpotensi menyesatkan masyarakat.

“Kita masih melihat video atau gambar AI yang tidak mencantumkan logo produk AI. Saya pikir itu tidak etis,” katanya dikutip MPN Indonesia dari laman resmi Komdigi pada Senin (27/10).

Menurut Nezar, penyebaran konten berbasis AI yang tidak transparan memungkinkan terjadinya penyalahgunaan teknologi, khususnya untuk kejahatan digital seperti hoaks, disinformasi, dan konten deepfake.

“Produk deepfake berbasis AI ini, ketika digunakan untuk melakukan kejahatan, sungguh luar biasa dapat menipu masyarakat,” katanya.

Pemerintah Siapkan Regulasi dan Peta Jalan AI Nasional

Dalam kesempatan yang sama, Nezar juga mengungkapkan bahwa kerugian akibat penipuan menggunakan AI di Indonesia telah mencapai Rp700 miliar.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya langkah mitigasi terhadap penyalahgunaan AI di ruang digital guna melindungi masyarakat dari dampak negatif teknologi tersebut.

Nezar menyebut bahwa Komdigi tengah menyusun Peta Jalan Kecerdasan Buatan Nasional yang mengatur prinsip transparansi dan akuntabilitas bagi para pengembang AI.

“Bulan ini drafnya selesai, tapi kan ada proses lagi karena setiap peraturan itu kan ada proses harmonisasi dan lain-lain,” jelas Nezar.

Peta jalan ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan inovasi teknologi dan perlindungan terhadap risiko digital.

“Jadi mencari balance antara inovasi dan proteksi, spirit-nya itu, kita maksimalkan manfaatnya dari artificial intelligence ini, kita minimalkan risiko-risiko yang muncul,” jelas Nezar.

Pemerintah juga mendorong seluruh pengembang untuk bersikap etis dalam merancang produk berbasis AI, termasuk memberikan label yang jelas jika suatu konten dibuat oleh sistem kecerdasan buatan.

“Kami mendorong semua pengembang untuk bersikap etis, transparan, dan akuntabel ketika mereka memproduksi platform berbasis AI,” tegas Nezar.

(AKM/NID/RAD)