PM Jepang Bakal Potong Gajinya dan Menteri untuk Efisiensi Anggaran

MPN Indonesia 10 November 2025 - Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, mengumumkan rencana pemotongan gaji bagi dirinya dan para menteri kabinet sebagai langkah efisiensi anggaran negara.

Kebijakan ini akan dibahas dalam rapat kabinet dan Diet Nasional (parlemen) yang dijadwalkan pada Selasa (11/11), dengan revisi undang-undang remunerasi pegawai negeri sebagai dasar hukum.

Langkah tersebut akan menghentikan pemberian tunjangan tambahan bagi Perdana Menteri dan menteri kabinet untuk sementara waktu.

Gaji tambahan yang selama ini diterima di luar kompensasi sebagai anggota parlemen akan dikurangi sebagai bagian dari reformasi administrasi dan fiskal.

Saat ini, anggota parlemen Jepang menerima gaji bulanan sebesar 1,294 juta Yen (Rp140 juta).

Perdana Menteri menerima tambahan 1,152 juta Yen (Rp124,6 juta), sementara menteri kabinet memperoleh tambahan 489.000 Yen (Rp52,9 juta).

Dengan kebijakan baru ini, PM Takaichi akan mengembalikan 30 persen dari gaji bulanannya, termasuk pengurangan tunjangan tambahan sebesar 390.000 Yen (Rp42,2 juta).

Para menteri kabinet akan mengalami pemotongan sebesar 20 persen, dengan pengurangan gaji tambahan sekitar 110.000 Yen (Rp11,9 juta).

Tekanan Koalisi dan Respons Politik

Revisi undang-undang ini dilakukan atas dorongan mitra koalisi baru Partai Demokrat Liberal (LDP), yaitu Partai Inovasi Jepang atau Nippon Ishin no Kai (JIP).

Partai tersebut menuntut pengurangan hak istimewa anggota parlemen sebagai bagian dari reformasi politik.

“Saya akan mengupayakan revisi undang-undang agar (para anggota kabinet) tidak menerima gaji yang melebihi gaji anggota parlemen,” ujar PM Takaichi dalam konferensi pers pelantikannya pada Oktober lalu, dikutip MPN Indonesia dari laman Japan Times, Senin (10/11).

Dukungan disampaikan oleh salah satu pemimpin JIP, Fumitake Fujita. Ia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk keberanian reformasi.

“Ini mencerminkan kesediaan Perdana Menteri melakukan reformasi yang tidak bisa kami lakukan sendirian,” tulis Fujita melalui akun media sosial X, Jumat (7/11).

Namun kritik muncul dari oposisi. Pemimpin Partai Demokrat untuk Rakyat, Yuichiro Tamaki, menilai pemotongan gaji itu sebagai “simbol pola pikir deflasi”.

Ia menyatakan, “Saya tidak begitu setuju. Ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi.”

Paket Stimulus Ekonomi Baru

Selain pemangkasan gaji, pemerintah Jepang menyiapkan paket stimulus ekonomi sebagai kebijakan besar pertama PM Takaichi.

Stimulus ini mencakup pemotongan pajak dan dukungan investasi bagi 17 sektor strategis, termasuk kecerdasan buatan, semikonduktor, pembuatan kapal, industri pertahanan, dan kedirgantaraan.

Langkah ini bertujuan memperkuat industri domestik dan menjaga daya saing Jepang di tengah tekanan global.

Pemerintah akan menyediakan alokasi anggaran jangka panjang untuk menciptakan kepastian investasi.

Salah satu skema yang disiapkan memungkinkan perusahaan mengurangi sebagian belanja modal, seperti pembelian mesin atau pembangunan pabrik, dari pajak perusahaan yang harus dibayar.

Berbeda dari pendekatan sebelumnya yang lebih berfokus pada usaha kecil dan menengah, insentif kali ini akan berlaku untuk semua perusahaan tanpa membedakan skala bisnis.

(ADN/NID/RAD)