Penganugerahan Gelar Pahlawan Soeharto Disorot Media Malaysia hingga Jepang

MPN Indonesia 11 November 2025 - Sejumlah media internasional menyoroti penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (10/11).

Pemberian gelar ini dilakukan bersamaan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

Media Malaysia Malay Mail menulis bahwa gelar tersebut diberikan di tengah protes dari aktivis pro-demokrasi dan keluarga korban kebijakan rezim Soeharto.

Dalam artikelnya berjudul “Indonesia names Suharto a national hero despite protests over his legacy”, Malay Mail menjelaskan bahwa Soeharto dipaksa mundur pada 1998 setelah demonstrasi besar yang mengakhiri masa pemerintahannya selama tiga dekade, yang sebelumnya diwarnai tuduhan pelanggaran HAM, korupsi, dan nepotisme.

Media internasional seperti Channel News Asia, Nikkei Asia, dan South China Morning Post (SCMP) juga melaporkan pemberian gelar ini, dengan menyoroti munculnya kritik dari aktivis HAM dan antikorupsi, serta menyebutkan latar belakang hubungan Presiden Prabowo dengan Soeharto sebagai mantan menantu.

Respons Media Internasional

Channel News Asia (CNA) memuat laporan berjudul “Indonesia grants national hero status to late strongman President Suharto”.

CNA menyebut bahwa gelar diberikan bersamaan dengan beberapa tokoh lainnya, termasuk aktivis buruh Marsinah.

CNA menulis bahwa foto Soeharto dalam seragam militer ditempatkan di barisan depan bersama foto Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur serta Marsinah, yang diculik dan dibunuh pada masa pemerintahan Soeharto.

Media Jepang Nikkei Asia menurunkan artikel berjudul “Indonesia names late dictator Suharto a national hero”.

Media ini menyoroti bahwa penganugerahan tetap dilakukan meskipun ada protes yang menentang.

Sementara itu, South China Morning Post (SCMP) menyoroti latar belakang politik pemberian gelar tersebut.

SCMP menulis bahwa prosesi dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo, mantan menantu Soeharto, di tengah penolakan dari aktivis pro-demokrasi dan keluarga yang terdampak kebijakan pemerintahan Soeharto.

Sorotan Terhadap Prabowo dan Latar Belakang Sejarah

Malay Mail juga mengaitkan penganugerahan gelar ini dengan riwayat Prabowo sebagai mantan komandan Kopassus ketika militer Indonesia melakukan operasi di Timor Leste.

Media tersebut turut memuat pernyataan seorang warga Indonesia yang tinggal di Timor Leste yang memprotes pemberian gelar tersebut, serta mencatat adanya pandangan dari seorang mantan jaksa agung mengenai posisi Prabowo pada masa Orde Baru.

(ADN/NID/RAD)