Berita
Maruarar Sirait Minta SLIK OJK Dihapus, Biang Kerok Rakyat Gagal KPR Subsidi
Usulan penghapusan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK mengemuka dalam rapat Komisi V DPR RI dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
MPN Indonesia 20 November 2025 - Usulan penghapusan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengemuka dalam rapat Komisi V DPR RI dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Hal ini berkaitan dengan hambatan akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“40 persen pengajuan KPR ditolak oleh perbankan akibat nasabah yang memiliki tunggakan pinjaman online pinjol di mana sejak utang pinjol pada SLIK tidak langsung terhapus walau sudah dibersihkan,” ungkap Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, dikutip MPN Indonesia dari YouTube TVR Parlemen, Kamis (20/11).
Menteri PKP Dukung Penghapusan SLIK OJK
Lebih lanjut, Syaiful meminta klarifikasi dari Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengenai perkembangan kebijakan penghapusan SLIK OJK.
Menanggapi itu, Menteri PKP, Maruarar Sirait atau Ara, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengadakan empat kali pertemuan dengan OJK untuk membahas permasalahan yang ditimbulkan oleh penerapan SLIK.
“Kami sudah empat kali OJK, kami sudah sampaikan ke Menko, kami juga sudah sampaikan Menteri Keuangan dan sampai sudah sampaikan ke OJK,” jelas Ara.
Ara kemudian mengusulkan agar skor kredit pada angka tertentu dapat dihapuskan agar tidak menjadi penghalang bagi masyarakat yang ingin mengakses rumah subsidi.
“Posisi kami adalah mendukung untuk kalau bisa SLIK OJK di angka tertentu itu dihapuskan, supaya tidak bisa menghambat rakyat kita. Yang menginginkan rumah adalah mendaftar, bisa buat rumah subsidi, jadi terhambat,” ucap Ara.
Usulan Pemutihan untuk Rakyat Kecil
Dalam pernyataan terpisah di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri, Jakarta, Ara mengusulkan adanya pemutihan untuk skor kredit SLIK OJK hingga nilai tertentu khusus bagi rakyat kecil.
Ia menilai bahwa permasalahan ini berulang tanpa ada solusi yang konkret, meski pihaknya telah beberapa kali berdiskusi dengan OJK dan perbankan.
“Usul dari kami bagaimana misalnya ada pemutihan, ya buat rakyat kecil yang terkendala SLIK OJK sampai nilai berapa. Karena itu membantu rakyat, kemudian mereka bisa mendaftarkan kepada rumah subsidi, pengajuan kredit,” kata Ara.
Menurutnya, upaya konvensional sudah tidak efektif, dan ia mengapresiasi keterlibatan Menteri Keuangan yang telah turun langsung menangani permasalahan ini.
(AKM/NID/RAD)
-
Teknologi2 weeks agoNonton Film LK21 di HP? Ini Cara Streaming Legal lewat Android dan iPhone
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Subtitle Indonesia: 10 Platform Legal untuk Nonton Film Sub Indo
-
Teknologi3 weeks agoKenapa IDLIX Tidak Bisa Dibuka? Penyebab Domain Error hingga Diblokir
-
Politik4 weeks agoProfil dan Agama Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru yang Dilantik Prabowo
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Drama Korea Sub Indo: Alternatif Legal untuk Nonton Drakor
-
Teknologi5 days agoLK21 Subtitle Indonesia Tidak Muncul? Begini Cara Cek Bahasa di Netflix, Prime Video dan Apple TV
-
Teknologi1 week agoLK21 Film Jepang Sub Indo: Di Mana Nonton Movie Jepang Legal?
-
Berita2 weeks agoProfil Martha Tilaar: Agama, Keluarga, dan Perjalanan Kariernya
