Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (27/7) sore.
OJK, MA, dan Kejaksaan Agung menyatakan bahwa kredit macet akibat kegagalan bisnis bukan otomatis merupakan tindak pidana.
Otoritas Jasa Keuangan menetapkan utang di bawah Rp1 juta tidak dicatat dalam SLIK untuk mempermudah akses kredit masyarakat.
Friderica Widyasari Dewi ditunjuk sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) oleh Komisi XI DPR RI pada Rabu (11/3).
Prabowo Subianto membentuk Panitia Seleksi (Pansel) calon pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Pejabat Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.
Sejumlah pejabat tinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan pengunduran diri dari jabatannya secara bersamaan pada Jumat (30/1).
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta OJK menghapus aturan penagihan utang oleh debt collector menyusul dua insiden yang berujung pidana.
Usulan penghapusan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK mengemuka dalam rapat Komisi V DPR RI dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
OJK resmi mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum.
