Jelang Nataru, Prabowo Minta Lauk MBG Diganti Daging Sapi hingga Telur Puyuh

MPN Indonesia 23 November 2025 - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penggantian menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, menyampaikan bahwa instruksi tersebut bertujuan mencegah terjadinya inflasi akibat meningkatnya permintaan, khususnya terhadap telur yang banyak digunakan untuk membuat kue saat Natal.

“Tadi Pak Presiden pesan, ‘wah, ya nanti kalau misalnya ini kan mau Nataru nih, mau Nataru, kemudian Lebaran, ya kan. Nanti mungkin telur untuk anak-anak kita kurangi tapi diganti daging sapi, diganti telur puyuh,'” ujarnya kepada wartawan usai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/11).

Selain itu, Nanik menambahkan bahwa program MBG menyerap banyak bahan baku, sehingga pemerintah tidak ingin program ini justru memicu kenaikan harga yang membebani masyarakat.

“Kami tidak ingin nanti karena ada MBG, harga bahan makanan ini tinggi kemudian terjadi inflasi, masyarakat nanti yang kena,” ucapnya.

Antisipasi Kenaikan Harga dan Kelangkaan Bahan Baku

Seiring mendekatnya masa Natal dan Tahun Baru, Nanik menyebut bahwa potensi kenaikan harga sudah mulai terlihat di beberapa kabupaten.

“Sekarang masih, masih kecil, ya. Tapi, kan tanda-tanda itu mulai ada. Saya kasih contoh kalau yang SPPG-nya sudah mulai penuh di kabupaten itu sudah mulai naik,” ungkapnya.

Tidak hanya sumber protein seperti telur dan daging, BGN juga mengalami kendala dalam pengadaan buah-buahan untuk menu MBG.

“Dulu buah ini di pasar induk aja tumpuk-tumpukan, sekarang udah susah juga nyari buah,” ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, BGN menggandeng dalam penyediaan protein hewani dan sayur mayur serta menggandeng Kementerian Koperasi untuk mendukung koperasi yang bergerak dalam budidaya buah, sayuran, dan peternakan.

“Menteri Koperasi akan membiayai koperasi-koperasi yang menanam buah, menanam sayur, maupun beternak. Sampai tahap awal mungkin Rp300 miliar mereka akan biayai koperasi itu,” kata Nanik.

View this post on Instagram

A post shared by MPN (@mpnindonesia)

Optimalisasi Lahan Kosong oleh Pemerintah Daerah

Selain kerja sama dengan TNI dan Kementerian Koperasi, BGN juga menggandeng Kementerian Dalam Negeri.

Salah satu arahan yang diberikan adalah meminta pemerintah daerah hingga tingkat RT dan RW untuk memanfaatkan lahan kosong.

“Di RT-RW ini sekarang lahannya enggak boleh kosong lagi, entah itu untuk ternak atau untuk nanam sayuran,” ujar Nanik.

Ia juga menjelaskan bahwa kendala muncul jika petani ingin bergabung secara individu ke dalam sistem SPPG.

Oleh karena itu, BGN mendorong pembentukan Unit Dagang (UD) bagi kelompok kecil petani agar mereka dapat masuk ke sistem distribusi tersebut.

“Kalau yang belum ada koperasi, kita minta mereka membuat UD, usaha dagang, misalnya 10 orang petani dijadikan satu, nanti biar bisa masuk ke SPPG,” pungkasnya.

(AKM/NID/RAD)