Kementan bakal “Sikat” Dalang Impor Beras Ilegal 250 Ton di Sabang

MPN Indonesia 24 November 2025 - Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap kasus impor beras ilegal sebanyak 250 ton yang masuk ke wilayah Sabang, Aceh, tanpa izin dari pemerintah pusat.

Kejadian tersebut terjadi pada Minggu (23/11), dan seluruh barang kini telah disegel oleh aparat berwenang.

Gudang penyimpanan milik PT Multazam Sabang Group juga ditutup untuk penyelidikan lebih lanjut.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan bahwa laporan diterima pada siang hari, sebelum akhirnya dilakukan koordinasi dengan aparat keamanan untuk melakukan penyegelan.

“Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasannya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat,” ujar Amran kepada wartawan di kediamannya di Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (23/11) sore.

“Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pangdam, langsung disegel ini (gudang) berasnya, enggak boleh keluar,” lanjut Amran.

Penyegelan Gudang dan Pengusutan Kasus

Amran, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), menegaskan bahwa proses hukum tengah berjalan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab.

Ia menekankan bahwa pemerintah tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran impor yang menyalahi aturan.

“Nah, ini dengan berbagai dalilnya, berbagai teori-teori kebenaran. Yang jelas kalau sudah panglima tertinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok kita banyak, seluruh warga negara Indonesia apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden,” tuturnya.

“Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya,” sambung Amran.

Ia kembali menegaskan bahwa praktik impor tanpa izin tidak bisa dibiarkan.

“Siapa melakukan, nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan,” jelasnya.

Aturan Impor di Zona Free Trade Zone Tetap Berlaku

Meski dilakukan di zona perdagangan bebas atau free trade zone, Amran memastikan bahwa setiap kegiatan impor tetap harus mengikuti kebijakan pusat dan memperoleh izin resmi dari Kementan.

“Itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Tetapi itu harus dibaca dengan utuh, harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah, ini yang mungkin tidak diperhatikan. Itu alasannya,” tegasnya.

Beras ilegal tersebut diketahui berasal dari dua negara, yakni Thailand dan Vietnam.

Amran juga sudah berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso untuk memastikan legalitas kegiatan impor tersebut.

Selain itu, ia memverifikasi percekapan ini dengan jajaran direktur jenderal, deputi, hingga Bapanas, dan memastikan bahwa tidak ada persetujuan impor yang dikeluarkan pemerintah pusat.

View this post on Instagram

A post shared by MPN (@mpnindonesia)

Stok Beras di Sabang dan Dugaan Kasus Lain di Batam

Amran menyampaikan bahwa stok beras di Sabang sebenarnya mencukupi kebutuhan masyarakat.

“Beras kita di sana cukup besar. Ada hampir 402 ton untuk 3 bulan, siap. Jadi, stok kita banyak. Ini nasionalismenya di mana? Ini adalah kehormatan bangsa kalau kita bisa berdaulat pangan,” ucapnya.

Ia juga mengungkap adanya laporan serupa dari Batam, meski kebenarannya masih perlu diverifikasi.

“Bahkan kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapoldanya, juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan,” katanya.

“Kita bisa sampaikan bahwa Indonesia sudah swasembada. Jangan diganggu lagi. Kalau ada, pasti kita usut,” pungkas Amran.

(AKM/NID/RAD)