Tanggapi Kasus Ibu Hamil dan Bayinya yang Meninggal, Gubernur Papua: Saya Mohon Maaf atas Kebodohan Pemerintah

Papua, MPN Indonesia 25 November 2025 - Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada keluarga Irene Sokoy, ibu hamil yang meninggal bersama bayinya setelah ditolak empat rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura.

Permintaan maaf itu disampaikan pada Sabtu (22/11) setelah ia menemui langsung keluarga korban di Kampung Hobong, Distrik Sentani.

Fakhiri menegaskan bahwa peristiwa ini menunjukkan buruknya kondisi pelayanan kesehatan di Papua.

“Saya baru mau memulai, tetapi Tuhan sudah memberikan satu contoh kebobrokan pelayanan kesehatan di provinsi di Papua. Saya mohon maaf dan turut berduka yang mendalam atas kejadian dan kebodohan jajaran pemerintah mulai dari atas sampai ke tingkat bawah. Ini kebodohan yang luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah,” ujar Fakhiri dalam keterangan resmi, Sabtu (22/11).

Menurut Fakhiri, insiden ini menggambarkan fasilitas rumah sakit yang tidak dikelola dengan baik, termasuk kerusakan peralatan medis di berbagai rumah sakit.

Ia memastikan akan melakukan evaluasi total terhadap rumah sakit yang berada di bawah wewenang Pemprov Papua, mengganti para direktur rumah sakit, dan meminta dukungan langsung dari Menteri Kesehatan untuk memperbaiki layanan kesehatan.

Kronologi Penolakan Empat Rumah Sakit

Irene Sokoy mulai merasakan kontraksi pada Minggu (16/11) siang.

Keluarga membawanya menggunakan speedboat dari Kampung Hobong ke RSUD Yowari.

Setibanya di sana, Irene sudah berada pada pembukaan lima dan mencapai pembukaan lengkap pada pukul 22.10 WIT.

Namun kondisi jantung janin menurun, sementara tidak ada dokter kandungan di tempat, sehingga RSUD Yowari merujuk Irene ke RS Dian Harapan.

Di RS Dian Harapan, pasien tidak dapat diterima karena ruang BPJS Kelas III penuh, dokter spesialis anastesi tidak tersedia, dan dokter kandungan sedang cuti.

Perujukan berlanjut ke RSUD Abepura, tetapi rumah sakit tersebut juga menolak karena ruang operasi sedang direnovasi.

Keluarga kemudian membawa Irene ke RS Bhayangkara, namun pihak rumah sakit hanya menyediakan kamar VIP dan meminta uang muka Rp4 juta karena ruang BPJS penuh.

Dari keempat rumah sakit itu, permasalahan yang muncul meliputi tidak tersedianya dokter kandungan, ruang perawatan penuh, renovasi ruang operasi, dan biaya kamar VIP yang tidak mampu dipenuhi keluarga.

Penjelasan dari Pihak Rumah Sakit

Direktur RSUD Yowari, Maryen Braweri, menjelaskan bahwa pasien telah dirujuk sesuai prosedur karena dokter kandungan sedang berada di luar kota.

Dua perawat mengawal Irene ke RS Dian Harapan menggunakan ambulans.

Pihak RS Dian Harapan membantah menolak pasien dan menyebut RSUD Yowari tetap membawa pasien meski telah diinformasikan bahwa kapasitas ruang dan ketersediaan dokter tidak memungkinkan.

Petugas jaga hanya memberikan penjelasan mengenai tindakan medis yang tidak bisa dilakukan.

Direktur RS Bhayangkara, AKBP dr. Romy Sebastian, menyatakan bahwa pasien datang tanpa rujukan Sistem Rujukan Terintegrasi (Sisrut).

Ruang kelas III sedang penuh dan hanya tersedia kamar VIP. Rumah sakit menawarkan perawatan status pasien umum, namun keluarga tidak memiliki biaya yang diminta.

Pernyataan Keluarga

Kepala Kampung Hobong sekaligus mertua korban, Abraham Kabey, menyebut pelayanan di RSUD Yowari sangat lambat.

“Pelayanan sangat lama. Hampir jam 12 malam surat belum dibuat,” tuturnya.

Suami almarhum, Neil Kabey, juga menyampaikan kekecewaannya.

“Kalau saat itu di RSUD Yowari ada dokter, saya yakin istri dan anak saya masih hidup. Kenapa tidak ada dokter pengganti jika memang dokter saat itu tidak ada,” ucapnya.

Langkah Perbaikan Pemprov Papua

Gubernur Fakhiri menegaskan bahwa seluruh direktur rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta, akan dikumpulkan untuk memastikan layanan kesehatan menempatkan keselamatan pasien sebagai prioritas utama.

“Layani dulu pasien, baru urus yang lain. Tidak ada alasan,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Menteri Kesehatan telah diminta turun langsung memperbaiki kualitas layanan medis di Papua.

Evaluasi menyeluruh akan dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

(AKM/NID/RAD)