Gubernur Aceh Keluarkan Status Darurat Imbas Bencana Banjir-Longsor

Aceh, MPN Indonesia 28 November 2025 - Pemerintah Provinsi Aceh menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi setelah banjir dan tanah longsor melanda hampir seluruh kabupaten dan kota di wilayah tersebut.

Kebijakan ini ditetapkan selama 14 hari hingga 11 Desember 2025 sebagai respons atas memburuknya kondisi bencana yang berdampak pada puluhan ribu warga serta merusak infrastruktur penting.

“Saya Gubernur Aceh menetapkan keputusan Gubernur Aceh tentang penetapan status keadaan tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh tahun 2025,” ujar Muzakir Manaf alias Mualem kepada wartawan usai rapat paripurna di DPR Aceh, Kamis (27/11).

Pemerintah Salurkan Bantuan

Lebih lanjut, Mualem menyatakan bahwa pemerintah Aceh melalui Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) telah mengirim bantuan untuk mengatasi bencana yang melanda wilayah tersebut.

“Pemerintah Aceh melalui SKPA terkait telah memberikan bantuan dalam penanganan bencana tersebut,” katanya.

Mualem menyebut, pihaknya terkendala untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak karena kondisi infrastruktur yang rusak.

“Tapi kita kualahan juga, karena beberapa jembatan terputus seperti di daerah wilayah tengah dan timur,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kapolda Aceh, Irjen Pol Marzuki Ali Basyah, guna mendapatkan bantuan helikopter untuk mengirimkan logistik ke kabupaten dan kota yang sulit dijangkau.

“Kami minta untuk mengantarkan bantuan ke kabupaten/kota terdampak,” katanya.

Dampak Bencana Aceh

Hingga Kamis, total korban terdampak banjir dan longsor di Aceh mencapai 97.384 orang, dengan 13.174 di antaranya terpaksa mengungsi karena rumah mereka terendam air.

Pemerintah juga mencatat sejumlah jalan provinsi dan jembatan penghubung antar daerah mengalami kerusakan parah, termasuk jalur pesisir timur Aceh menuju Medan, Sumatera Utara, yang terputus.

Sementara itu, wilayah yang terdampak, meliputi Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Tenggara, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Barat, Bireuen, dan Aceh Timur.

(AKM/NID/RAD)