Tiga Bupati Ngaku Tak Mampu Atasi Banjir, Pemerintah Pusat Turun Tangan Kirim Logistik ke Aceh

Aceh, MPN Indonesia 2 Desember 2025 - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bahwa pemerintah pusat akan mengambil alih penanganan logistik dan bantuan darurat untuk wilayah terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh.

“Tapi pusat yang mengambil alih. Dropping dari Jakarta dan dari Medan,” katanya saat ditemui awak media di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (1/12).

Hal ini dilakukan menyusul pernyataan tidak mampu dari tiga bupati di wilayah tersebut, yakni Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, dan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga.

Menanggapi hal tersebut, Tito menegaskan bahwa kondisi tersebut merupakan realita yang harus dilihat secara objektif.

“Ada kepala daerah yang menyatakan tidak sanggup, ya gimana mau sanggup? Jadi teman-teman wartawan datang ke lokasi dan lihat sendiri,” katanya.

Jalur Darat Terputus, Distribusi Pangan Dilakukan Via Udara

Meski pemerintah setempat ‘angkat tangan’, Tito mewajarkan hal tersebut karena wilayah terdampak tidak memiliki kemampuan logistik mandiri, khususnya untuk distribusi pangan yang menjadi kebutuhan utama.

“Dia perlu untuk dukungan satu, pangan. Pangannya harus diambil dari luar, menggunakan pesawat. Dia enggak punya pesawat. Maka otomatis minta bantuan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat,” katanya.

Pernyataan itu merespons kondisi di Kabupaten Aceh Tengah, termasuk wilayah Takengon, yang secara terbuka menyatakan tidak sanggup menangani dampak bencana alam.

“Contohnya di Takengon, itu yang Aceh Tengah menyampaikan bahwa dia tidak mampu melayani, ya memang enggak akan mampu. Enggak akan mungkin. Karena apa? Karena dia sendiri tertutup (akses tertutup),” jelas Tito.

Kondisi Infrastruktur jadi Penghambat

Tito menyatakan bahwa keterbatasan logistik bukan karena kelalaian pemerintah daerah, tetapi karena faktor geografis dan infrastruktur yang hancur.

“Bagaimana mungkin kemampuan Pemda Aceh Tengah untuk melakukan mobilisasi alat berat, untuk memperbaiki jembatan, memperbaiki jalan-jalan yang pecah, patah, memperbaiki yang longsor, tertutup. Terkunci dari utara, dari Lhokseumawe, juga terkunci dari selatan. Jadi jalan-jalannya betul-betul putus,” jelasnya.

Situasi ini menyulitkan proses penanganan pascabencana, terutama mobilisasi alat berat dan pengiriman bantuan sosial.

Tito menyampaikan bahwa meskipun beberapa kepala daerah menyatakan tidak mampu, pemerintah pusat tetap memberikan bantuan merata.

“Tapi pemerintah pusat, mau dia katakan mampu, mau dia katakan nyerah, enggak mampu, pasti kita akan bekerja, membantu dan itu sudah sejak hari pertama,” tambahnya.

Jumlah Korban dan Kerusakan

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Selasa (2/12), dampak bencana alam di wilayah Sumatra mengakibatkan 631 orang meninggal dunia, 472 orang masih hilang, serta 2.600 orang mengalami luka-luka.

Adapun jumlah korban terdampak mencapai 3,2 juta jiwa dan 1 juta warga terpaksa mengungsi akibat bencana tersebut.

Selain korban jiwa, BNPB juga mencatat kerusakan dengan rincian rumah rusak berat sebanyak 3.500 unit, rusak sedang 2.000 unit, dan rusak ringan 3.500 unit.

Infrastruktur dan fasilitas juga mengalami kerusakan, di mana fasilitas pendidikan yang rusak tercatat 322 unit sementara jembatan rusak sebanyak 277 unit.

(AKM/NID/RAD)