Bantu Bencana Sumatra, Purbaya Siap Kucurkan Dana Tambahan untuk BNPB jika Dibutuhkan

MPN Indonesia 2 Desember 2025 - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah siap menambah anggaran untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) apabila diperlukan.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul penurunan alokasi anggaran bencana alam dalam RAPBN 2026 menjadi Rp491 miliar dari Rp2,01 triliun pada APBN 2025.

“Kalau nanti butuh dana tambahan, kami siap juga menambah,” ujar Purbaya kepada wartawan seusai menghadiri Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) di Jakarta pada Senin (1/12).

Dana Siap Pakai dan Pengajuan ABT oleh BNPB

Menurut Purbaya, BNPB masih memiliki dana siap pakai lebih dari Rp500 miliar yang dapat digunakan segera untuk kebutuhan darurat.

“BNPB itu masih ada sekitar Rp500 miliar lebih di BNPB yang siap. Terus kalau nanti butuh dana tambah, kita siap juga menambah, dan sudah ada di anggarannya,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa tambahan anggaran dapat diproses melalui pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dari BNPB ke Kementerian Keuangan.

“Tinggal BNPB mengajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) ke kami, nanti kami proses,” jelasnya.

Selain penanganan bencana, Purbaya memastikan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana juga telah disiapkan.

“Termasuk untuk rehabilitasi nanti juga sudah kita siap,” ungkapnya.

Penurunan Anggaran BNPB dan Kritik terhadap RAPBN 2026

Sebelumnya, Kepala BNPB Letnan Jenderal Suharyanto menjelaskan bahwa anggaran BNPB tahun 2025 sebesar Rp1,427 triliun mengalami efisiensi sebesar Rp620,59 miliar atau turun 43 persen menjadi Rp806 miliar.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VIII pada 6 Februari.

Total alokasi APBN untuk BNPB tahun ini juga lebih rendah dibandingkan 2024 yang mencapai Rp5,1 triliun, sebagaimana tercatat dalam Laporan Kinerja BNPB 2024.

Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Askar, mengkritik besaran anggaran BNPB dalam RAPBN 2026.

Ia menilai pemangkasan anggaran sejak awal 2025 berdampak langsung pada penurunan dana transfer ke daerah (TKD) yang menjadi sumber Dana Tidak Terduga (DTT).

“Kalau transfer ke daerah turun, otomatis dana tidak terduga ikut berkurang. Padahal dana ini digunakan untuk respons cepat bencana, wabah penyakit, dan kebutuhan darurat lainnya,” ucap Askar dalam keterangannya pada Sabtu (29/11).

Ia juga menyoroti bahwa anggaran bencana yang kecil tidak sebanding dengan alokasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp335 triliun dalam APBN 2026.

“Efisiensi besar-besaran terjadi karena pembiayaan program ini dan dampaknya terasa dari pusat hingga daerah,” pungkasnya.

Penyaluran Bantuan ke Daerah Terdampak Bencana

Pemerintah telah menyalurkan bantuan senilai Rp19.099.409.350 kepada korban banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Bantuan ini disalurkan melalui Gudang Kementerian Sosial, sentra, dan dinas sosial setempat.

Bantuan tersebut mencakup logistik bufferstock serta bahan natura untuk dapur umum sebagai bagian dari langkah tanggap darurat pemerintah terhadap bencana di wilayah Sumatra.

(AKM/NID/RAD)