Thailand Bubarkan Parlemen di Tengah Ketegangan dengan Kamboja

MPN Indonesia 14 Desember 2025 - Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, secara resmi membubarkan parlemen pada Jumat (12/12) di tengah meningkatnya konflik perbatasan dengan Kamboja yang telah berlangsung selama empat hari.

Keputusan ini sekaligus membuka jalan bagi percepatan pelaksanaan pemilihan umum.

Pembubaran parlemen tersebut disahkan oleh Raja Thailand Maha Vajiralongkorn melalui dekrit yang diterbitkan dalam Lembaran Negara Resmi.

Sesuai undang-undang, pemilihan umum dijadwalkan berlangsung dalam waktu 45 hingga 60 hari ke depan.

“Dewan Perwakilan Rakyat dibubarkan untuk menggelar pemilihan umum baru bagi anggota Dewan,” demikian bunyi dekrit yang dimuat dalam Lembar Kerajaan, dikutip MPN Indonesia dari AFP, pada Sabtu (13/12).

Alasan Pembubaran Parlemen

Pembubaran parlemen dilakukan setelah pemerintah gagal mencapai kesepakatan dengan oposisi terbesar, Partai Rakyat.

Situasi tersebut membuat proses legislatif tidak dapat dilanjutkan.

“Hal ini terjadi karena kita tidak bisa melanjutkan proses di parlemen,” ujar Juru Bicara Pemerintah Thailand, Siripong Angkasakulkiat, kepada Reuters.

Sebelumnya, Partai Rakyat mengancam akan mengajukan mosi tidak percaya menyusul ketidakpatuhan Partai Bhumjaithai terhadap kesepakatan yang telah disetujui bersama.

Ketegangan Politik dan Konflik Perbatasan

Krisis politik ini terjadi bersamaan dengan konflik bersenjata di wilayah perbatasan Thailand dan Kamboja.

Bentrokan yang berlangsung di lebih dari belasan lokasi, termasuk serangan artileri berat, telah menewaskan sedikitnya 20 orang dan melukai sekitar 200 lainnya.

Anutin sebelumnya merencanakan pembubaran parlemen pada akhir Januari 2026, dengan pemilu digelar pada Maret atau awal April.

Namun, ketegangan dengan Partai Rakyat mempercepat langkah tersebut.

Anutin mengambil alih kekuasaan setelah menarik Partai Bhumjaithai dari koalisi dan membentuk pemerintahan baru dengan dukungan Partai Rakyat.

Dalam kesepakatan koalisi, Partai Rakyat menuntut referendum amandemen konstitusi, namun tuntutan itu tidak terpenuhi dan memicu konflik politik.

“Ketika Partai Rakyat tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka mengatakan akan mengajukan mosi tidak percaya dan meminta PM untuk membubarkan parlemen segera,” lanjut Siripong.

Pemimpin Partai Rakyat, Natthaphong Ruengpanyawut, menyatakan pihaknya telah berupaya mendorong amandemen konstitusi melalui suara oposisi.

Dampak Keamanan Regional

Bentrokan terbaru di perbatasan Thailand-Kamboja disebut sebagai yang paling mematikan sejak konflik lima hari pada Juli 2025.

Saat itu, konflik berhasil dihentikan melalui gencatan senjata hasil mediasi Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

Dalam konflik kali ini, kontak senjata kembali melibatkan tentara dan warga sipil dari kedua negara, sehingga memaksa ratusan ribu orang mengungsi.

Anutin menegaskan bahwa pembubaran parlemen tidak akan memengaruhi operasi militer Thailand.

“Dia perlu mendengar detailnya langsung dari saya jika dia menghubungi saya. Saya yakin menteri luar negeri sudah memberikan informasi di tingkat diplomatik,” pungkasnya terkait rencana komunikasi dengan Presiden AS Donald Trump.

Konflik yang berlangsung sejak awal Desember ini semakin memperberat situasi domestik Thailand, yang tengah menghadapi tekanan politik internal sekaligus tantangan keamanan di tingkat regional seiring percepatan agenda pemilihan umum.

(ADN/NID/RAD)