Indonesia Diajukan jadi Calon Presiden Dewan HAM PBB Tahun 2026

MPN Indonesia 25 Desember 2025 - Indonesia resmi diajukan sebagai calon Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) tahun 2026 setelah negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) secara konsensus menominasikan Indonesia sebagai calon tunggal.

Nominasi ini menempatkan Indonesia pada posisi strategis dalam kepemimpinan Dewan HAM PBB pada siklus ke-20 tahun 2026, sesuai mekanisme rotasi kawasan di tingkat PBB.

Penetapan resmi Presiden Dewan HAM PBB dijadwalkan berlangsung dalam Pertemuan Dewan HAM pada 8 Januari 2026.

Apabila ditetapkan, jabatan tersebut akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, yang akan memimpin jalannya sidang serta keseluruhan proses Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026.

Nominasi Indonesia dalam Kerangka Dewan HAM PBB

Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menyampaikan apresiasi atas dukungan negara-negara anggota Asia-Pacific Group yang telah menominasikan Indonesia sebagai calon tunggal.

“Indonesia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kelompok Asia-Pasifik yang telah menominasikan Indonesia sebagai calon tunggal Presiden Dewan HAM PBB 2026,” tulis Sugiono, dikutip MPN Indonesia melalui Instagram resmi @menluri, Kamis (25/12).

Sugiono menegaskan komitmen Indonesia dalam menjalankan amanah tersebut dengan mengedepankan dialog dan kerja sama.

“Indonesia akan berupaya menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, terus mendorong dialog dan kerja sama, serta bekerja bersama seluruh anggota Dewan HAM PBB untuk pemajuan dan perlindungan HAM bagi semua,” jelasnya.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan pencalonan ini mencerminkan tingkat kepercayaan negara-negara Asia Pasifik terhadap peran Indonesia dalam isu hak asasi manusia di tingkat global.

“Penetapan ini mencerminkan kepercayaan negara-negara di kawasan Asia Pasifik terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda hak asasi manusia di tingkat global,” demikian siaran pers Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Rabu (24/12).

Mekanisme Rotasi Kawasan dan Posisi Indonesia

Kemlu menjelaskan bahwa berdasarkan mekanisme rotasi kawasan di Dewan HAM PBB, Asia-Pacific Group memperoleh giliran memegang presidensi pada siklus ke-20 tahun 2026.

Dalam konteks ini, pencalonan Indonesia dinilai sejalan dengan pengaturan regional yang berlaku.

“Indonesia saat ini merupakan anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024–2026. Berdasarkan mekanisme rotasi kawasan, Asia-Pacific Group memperoleh giliran memegang Presidensi Dewan HAM pada siklus ke-20 tahun 2026, sehingga penetapan Indonesia sejalan dengan pengaturan regional yang telah disepakati,” lanjut keterangan Kemlu.

Dukungan negara-negara Asia Pasifik terhadap Indonesia juga dikaitkan dengan rekam jejak Indonesia dalam isu hak asasi manusia.

Kemlu menyebut Indonesia dikenal sebagai bridge builder dalam berbagai isu HAM, memiliki posisi sebagai negara berkembang yang independen, serta tidak berafiliasi dengan kepentingan blok tertentu.

Indonesia juga dinilai aktif memperjuangkan isu-isu kemanusiaan melalui pendekatan diplomasi dan hubungan internasional.

Komitmen Indonesia di Tingkat Global

Dalam konteks kerja sama bilateral dan multilateral, kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB akan dijalankan dengan prinsip objektif, inklusif, dan berimbang.

Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Asia-Pacific Group atas kepercayaan yang diberikan.

“Indonesia berkomitmen menjalankan amanah tersebut secara profesional, transparan, dan berlandaskan semangat kerja sama multilateral demi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua,” tutup pernyataan Kemlu.

Nominasi Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.

Dalam kerangka tersebut, peran Indonesia di forum PBB menempatkan isu HAM, diplomasi, dan kerja sama internasional sebagai bagian dari agenda utama selama masa kepemimpinan Indonesia pada 2026.

(AKM/NID/RAD)