Politik
Prabowo Tegaskan Pemerintah Tak Menolak Bantuan Asing untuk Bencana di Sumatra, Asal Mekanismenya Jelas
Presiden Prabowo menegaskan Indonesia tidak menolak bantuan asing bagi korban bencana di Sumatra selama disalurkan melalui mekanisme yang jelas dan transparan.
MPN Indonesia 3 Januari 2026 - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak menolak bantuan dari pihak asing maupun pihak mana pun untuk korban bencana alam di wilayah Sumatra, selama bantuan kemanusiaan tersebut disalurkan melalui mekanisme yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penegasan tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat koordinasi penanganan pascabencana di Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Kamis (1/1).
Pemerintah membuka ruang partisipasi bagi komunitas, masyarakat umum, hingga diaspora untuk membantu korban banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
“Saya sudah dilaporkan oleh Pak Gubernur, dan nanti saya akan bicarakan dengan beberapa pejabat lain mekanismenya. Kalau ada pihak yang tulus ikhlas mau membantu, ya kita jelas sebagai manusia kita masa menolak bantuan? Asal bantuannya itu jelas ya,” ujar Prabowo dalam rapat tersebut, seperti dikutip MPN Indonesia melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/1).
Mekanisme Bantuan Harus Jelas dan Transparan
Dalam arahannya, Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan mempersulit niat baik dari pihak mana pun yang ingin membantu korban bencana.
Namun, ia menekankan pentingnya mekanisme dan prosedur yang jelas agar bantuan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita tidak menolak bantuan. Hanya mekanisme dan prosedurnya harus jelas ya kan? Dan harus ikhlas. Karena kita mengalami, pernah dibantu-dibantu akhirnya ujungnya ada juga ya kan yang menagih,” ucapnya.
Presiden menjelaskan bahwa seluruh bantuan dari pihak luar tetap akan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat agar penyalurannya tepat sasaran.
Ia juga membuka kemungkinan pemerintah daerah membuka rekening khusus bantuan pascabencana guna menjamin transparansi pengelolaan dana.
“Nanti mekanisme kita serahkan, mungkin apakah nanti Gubernur Provinsi Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Utara membuka rekening dana bantuan pascabencana,” kata Prabowo.
Pemerintah Siap Tangani Bencana Tanpa Status Nasional
Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah memiliki kemampuan untuk menangani dampak bencana tanpa harus menetapkan status bencana nasional.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa bencana yang terjadi tetap dipandang sebagai peristiwa serius yang memerlukan penanganan cepat.
“Kita sebagai bangsa, sebagai negara mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional. Tetapi tidak berarti kita tidak memandang ini sebagai hal yang sangat serius,” tegasnya.
Untuk mempercepat pemulihan, Presiden menyebut anggaran besar telah disiapkan dan jajaran kabinet dikerahkan langsung ke lapangan.
“Nyatanya dari seluruh kabinet hari ini ada berapa menteri di sini ya kan, dua sedang di Aceh Utara, 10 menteri sedang di Aceh sekarang, ada berapa menteri lagi yang sedang di tempat lain coba,” ungkapnya.
Diaspora dan Masyarakat Diminta Ikut Berpartisipasi
Presiden Prabowo juga mengajak diaspora dari berbagai daerah untuk turut membantu wilayah terdampak bencana.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat perantauan dapat mempercepat proses pemulihan pascabencana.
“Kalau ada diaspora Aceh merasa terpanggil membantu di Aceh, ya monggo. Diaspora Minang membantu Ranah Minang, silakan. Mungkin ada juga di Sumatra Utara, ada komunitas orang Batak di Jawa juga besar dan banyak, silakan, dari luar negeri,” jelasnya.
Namun, Prabowo mengingatkan agar seluruh bantuan dari masyarakat dan komunitas disampaikan melalui jalur resmi agar dapat dikoordinasikan dengan baik.
“Saya sampaikan kepada pihak yang memberi sumbangan silakan, monggo. Bikin surat, ‘saya ingin menyumbang ini’. Nanti kita dilaporkan ke pemerintah pusat, nanti kita yang akan salurkan,” tuturnya.
Selain penyaluran bantuan, Presiden juga menekankan pentingnya pemulihan layanan dasar di wilayah terdampak, terutama sektor pendidikan dan kesehatan.
“Saya juga minta perhatian bahwa kalau bisa sekolah-sekolah juga diperhatikan sama Puskesmas dengan rumah sakit-rumah sakit supaya bisa berfungsi secepatnya kembali,” pungkas Prabowo.
(AKM/NID/RAD)
-
Teknologi2 weeks agoNonton Film LK21 di HP? Ini Cara Streaming Legal lewat Android dan iPhone
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Subtitle Indonesia: 10 Platform Legal untuk Nonton Film Sub Indo
-
Teknologi3 weeks agoKenapa IDLIX Tidak Bisa Dibuka? Penyebab Domain Error hingga Diblokir
-
Politik4 weeks agoProfil dan Agama Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru yang Dilantik Prabowo
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Drama Korea Sub Indo: Alternatif Legal untuk Nonton Drakor
-
Teknologi5 days agoLK21 Subtitle Indonesia Tidak Muncul? Begini Cara Cek Bahasa di Netflix, Prime Video dan Apple TV
-
Teknologi1 week agoLK21 Film Jepang Sub Indo: Di Mana Nonton Movie Jepang Legal?
-
Berita2 weeks agoProfil Martha Tilaar: Agama, Keluarga, dan Perjalanan Kariernya
