Dapat Dukungan usai Dilaporkan ke Polisi, Pandji Pragiwaksono: Terima Kasih Doanya, Gue Baik-baik Aja

MPN Indonesia 10 Januari 2026 - Pandji Pragiwaksono dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Rabu (7/1) oleh perwakilan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU) dan Aliansi Muda Muhammadiyah.

Pelaporan ini berkaitan dengan materi dalam pertunjukan stand up comedy bertajuk Mens Rea yang dinilai mengandung dugaan pencemaran nama baik terhadap NU dan Muhammadiyah.

Saat laporan dilayangkan, Pandji diketahui tengah berada di New York, Amerika Serikat, dan menyatakan dirinya dalam kondisi baik.

Respons Pandji dari New York

Usai laporan tersebut, Pandji mengungkapkan bahwa ia menerima banyak dukungan dari publik.

Hal itu disampaikannya melalui unggahan Instagram Story @pandji.pragiwaksono pada Jumat (9/1), yang dikutip MPN Indonesia pada Sabtu (10/1).

“Apa kabar Indonesia? Gue cuma mau bilang terima kasih untuk dukungannya, doanya. Banyak banget yang mendoakan yang baik-baik ke gue. Gue juga baik-baik saja dan lagi di New York setelah mengisi siaran. Sekarang lagi mau balik ke rumah, lapar. Mau balik ke anak-anak dan istri, gue mau makan malam sama mereka,” ujar Pandji dalam unggahannya, dikutip MPN Indonesia pada Sabtu (10/1).

Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan publik terhadap dunia stand up comedy dan harapannya untuk terus berkarya.

“Semoga lu juga sehat dan baik-baik aja. I love you guys. Dan terima kasih sudah mencintai dunia stand up comedy. Moga-moga gue masih punya banyak perkomedian untuk Anda,” tambahnya.

Laporan Polisi soal Materi Mens Rea

Laporan tersebut diajukan oleh Rizki Abdul Rahman Wahid yang mewakili Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah.

Rizki menyebut materi Mens Rea yang ditayangkan di Netflix sejak Sabtu (27/12/2025) telah mencemarkan nama baik NU dan Muhammadiyah.

Pandji disebut menyampaikan pernyataan bahwa kedua organisasi tersebut ikut berpolitik dan menerima imbalan berupa konsesi izin tambang batu bara.

“Di dalam materi stand up comedy Pandji malah disebutkan NU ikut berpolitik lalu mendapatkan (izin) tambang. Tentu ini mengecilkan saya sebagai warga Nahdiyin,” ungkap Rizki kepada wartawan di Jakarta, Kamis (8/1).

Ia menegaskan bahwa meskipun NU bukan organisasi yang antikritik, pernyataan seorang figur publik tetap harus dapat dipertanggungjawabkan.

“Kan tidak bisa semua hal disampaikan dengan dalih ‘menurut keyakinan saya.’ Ketika pernyataan dia dianggap telah membuat orang lain tersinggung, maka orang tersebut berhak memperkarakan secara hukum,” katanya.

Proses Hukum Mengacu KUHP Baru

Kasubbid Penmas Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Reonald Simanjuntak, menyatakan laporan tersebut akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Ya, untuk pasal yang diterapkan dalam laporan ini adalah yang diterapkan adalah KUHP baru,” ucapnya.

Pandji dilaporkan dengan dugaan pelanggaran Pasal 300 KUHP dan/atau Pasal 301 KUHP, serta Pasal 242 dan Pasal 243 KUHP yang mengatur tentang penistaan agama dan pencemaran nama baik.

“(Dilaporkan) Tentang penistaan agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Tentang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300 KUHP atau Pasal 301 KUHP dan/atau Pasal 242 KUHP dan/atau Pasal 243 KUHP,” jelas Kombes Reonald.

Pandangan Mahfud MD

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD turut memberikan pandangannya.

Ia menilai secara hukum Pandji tidak dapat dipidana karena Mens Rea ditayangkan pada Desember 2025, sementara KUHP baru berlaku mulai 2 Januari 2026.

“Peristiwanya itu kan akan dihitung dari kapan kalimat tersebut diucapkan. Gak akan dihukum, Mas Pandji. Tenang. Nanti saya yang bela,” pungkas Mahfud dalam video di kanal YouTube Mahfud MD Official, Rabu (7/1/2026).

Tentang Pertunjukan Mens Rea

Pertunjukan Mens Rea ditayangkan di Netflix tanpa sensor sejak 27 Desember 2025.

Dalam pertunjukan tersebut, Pandji membahas isu sosial dan politik, termasuk dinamika pasca-Pemilu 2024 serta perilaku pejabat publik, dengan pendekatan observasi dan satire.

Sejumlah materi menyinggung tokoh-tokoh besar yang selama ini jarang dikritik secara terbuka.

Gaya penyampaian tersebut kemudian dinilai kontroversial dan memicu pelaporan hukum.

(ELG/NID/RAD)