Krisis Ekonomi, Mata Uang Iran Anjlok ke Titik Terendah Sepanjang Sejarah!

MPN Indonesia 14 Januari 2026 - Nilai tukar mata uang Iran kembali terpuruk dan mencetak rekor terendah sepanjang sejarah.

Pelemahan tajam rial ini memicu krisis ekonomi yang kian dalam, ditandai dengan melonjaknya harga kebutuhan pokok serta gelombang protes besar di sejumlah kota yang meningkatkan tekanan terhadap pemerintah.

Dikutip MPN Indonesia dari The Associated Press, Rabu (14/1), nilai tukar rial Iran sempat menyentuh 1,42 juta per dolar AS sebelum menguat tipis ke kisaran 1,38 juta per dolar AS.

Dengan posisi tersebut, Iran kini menempati peringkat kedua mata uang terendah di dunia berdasarkan nilai tukar terhadap dolar AS.

Protes Pedagang Merebak di Kota-Kota Besar

Anjloknya nilai tukar rial memicu gelombang protes nasional di tengah krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Mengutip kantor berita resmi IRNA, aksi demonstrasi terpusat di kawasan perdagangan utama Teheran, termasuk Jalan Saadi dan wilayah Shush di sekitar Grand Bazaar.

IRNA juga melaporkan aksi serupa terjadi di sejumlah kota besar lainnya, seperti Isfahan, Shiraz, dan Mashhad.

Sejumlah pedagang menutup toko dan menyerukan pemogokan, meski sebagian lainnya tetap membuka usaha.

Aparat keamanan dilaporkan menembakkan gas air mata di beberapa titik untuk membubarkan massa.

Aksi yang dipimpin para pedagang ini disebut sebagai yang terbesar sejak 2022.

Di media sosial, sejumlah akun yang sebelumnya digunakan untuk promosi barang kini menampilkan gambar lorong pasar yang kosong serta kerumunan demonstran.

Inflasi Tinggi dan Beban Hidup Warga

Depresiasi tajam mata uang Iran terjadi di tengah tekanan inflasi dan ketidakstabilan geopolitik.

Dalam konversi ke rupiah, satu rial setara sekitar Rp0,40, sehingga 1.000 rial bernilai sekitar Rp400.

Berdasarkan data Pusat Statistik Iran, tingkat inflasi tahunan per Desember 2025 mencapai 42,2 persen, meningkat 1,8 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Kenaikan harga paling signifikan terjadi pada sektor pangan yang melonjak hingga 72 persen, serta biaya kesehatan yang meningkat sekitar 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Mengutip The New York Times, kejatuhan nilai tukar rial pada 28 Desember 2025 memicu kemarahan para pemilik toko yang telah terpukul oleh depresiasi mata uang selama berbulan-bulan, dengan harga barang yang berubah hampir setiap hari.

Dalam satu dekade terakhir, inflasi Iran tercatat bertahan di atas 40 persen dan mendorong lonjakan harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng dan daging.

“Penghasilan masyarakat hanya sepertiga hingga seperempat dari sebelumnya,” ujar Ekonom Center for Middle East and Global Order, Mahdi Ghodsi.

Keluhan Warga dan Pelaku Usaha

Dampak krisis ini turut tercermin dari keluhan para pelaku usaha. Seorang penjual pakaian menyampaikan keresahannya melalui media sosial.

“Kita semua ingin menghasilkan uang. Tetapi itu tidak mungkin lagi dengan harga-harga ini. Kami merasa malu untuk memberi tahu pelanggan harga baru,” tulisnya, dikutip dari BBC.

Sementara itu, Saeed, seorang pengusaha teknologi di Teheran, mengaku telah bersiap turun ke jalan sebelum protes terbaru pecah.

“Saya sudah memutuskan untuk ikut sebelum protes ini benar-benar terjadi,” ungkap Saeed, seperti dikutip dari The New York Times, seraya meminta identitas lengkapnya dirahasiakan demi keselamatan.

Ia menyebut krisis ekonomi telah memaksanya memecat karyawan dan menyaksikan tabungannya terus tergerus akibat depresiasi nilai rial.

“Saya lelah dengan pencurian, korupsi, dan ketidakadilan mereka,” lanjutnya.

Sanksi dan Geopolitik Tekan Ekonomi Iran

Tekanan terhadap mata uang Iran telah berlangsung sejak satu dolar AS masih setara dengan 430.000 rial pada 2022.

Stabilitas ekonomi sempat terjaga pada 2015 setelah kesepakatan nuklir ditandatangani, dengan nilai tukar sekitar 32.000 rial per dolar AS.

Namun, kondisi berubah setelah Amerika Serikat menarik diri dari perjanjian tersebut pada 2018 dan memberlakukan kembali sanksi.

Situasi semakin memburuk setelah perang 12 hari antara Iran dan Israel pada Juni, disusul serangan AS terhadap situs nuklir Iran.

Pada September, Perserikatan Bangsa-Bangsa kembali memberlakukan sanksi melalui mekanisme snapback, yang membekukan aset Iran di luar negeri serta menghentikan transaksi senjata.

Langkah Pemerintah dan Pernyataan Pejabat

Krisis ekonomi ini turut diwarnai pengunduran diri Gubernur Bank Sentral Iran, Mohammad Reza Farzin, di tengah tekanan pasar dan kemarahan publik.

Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menyatakan pemerintah mengakui hak masyarakat untuk melakukan protes damai dan memerintahkan dialog langsung dengan para demonstran.

“Kita berada dalam situasi di mana tekanan eksternal sedang dilakukan oleh musuh-musuh negara,” ucap Pezeshkian, seperti dikutip dari Associated Press.

Ia juga mengumumkan penggantian gubernur bank sentral serta bantuan langsung tunai sebesar USD 7 atau sekitar Rp118.118 per bulan.

“Jika masyarakat tidak puas, kitalah yang harus disalahkan. Jangan mencari AS atau siapa pun untuk disalahkan,” sambungnya.

Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menegaskan perbedaan antara protes damai dan kerusuhan.

“Protes itu dibenarkan, tetapi protes berbeda dengan kerusuhan. Kami berbicara dengan para pemrotes, dan para pejabat harus berbicara dengan para pemrotes; tetapi berbicara dengan perusuh tidak ada gunanya, perusuh harus didudukkan di tempatnya,” pungkas Khamenei.

Di tengah situasi tersebut, pemerintah Iran juga dilaporkan mengalami gangguan komunikasi nasional akibat pemadaman internet dan telepon sejak awal protes.

Media sosial dipenuhi kampanye disinformasi serta video yang dimanipulasi.

Pemerintah AS menyatakan membuka jalur komunikasi dengan Iran, sementara Presiden Donald Trump dijadwalkan bertemu penasihat seniornya pada Selasa (13/1) untuk membahas kebijakan terhadap Iran.

Situasi ini berlangsung bersamaan dengan kenaikan harga minyak dunia, dengan Brent naik 1,1 persen ke USD 64,01 dan WTI naik 0,6 persen ke USD 59,50.

(ADN/NID/RAD)