Menteri PU Ungkap Pemulihan Pascabencana Sumatra Butuh Waktu Paling Cepat 2-3 Tahun

MPN Indonesia 18 Januari 2026 - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan bahwa proses pemulihan pascabencana alam berupa banjir bandang dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat diperkirakan membutuhkan waktu paling cepat dua tahun dengan skenario rencana maksimal tiga tahun.

“Paling cepat 2 tahun. Itu paling cepat. Tapi, di dalam proposal rencana kita ke Bappenas, kita bikin 3 tahun,” kata Dody dalam taklimat media perkembangan penanganan bencana di Kantor Kementerian PU pada Jumat (16/1).

Pemulihan membutuhkan waktu panjang karena banyaknya infrastruktur yang terdampak, mencakup kerusakan pada jalan, jembatan, dan sumber daya air.

Dody menegaskan bahwa beberapa pekerjaan fisik tidak dapat diselesaikan secara cepat karena sifatnya yang kompleks dan harus dilakukan bertahap, seperti pembangunan sabo dam, penanganan ruas Tarutung–Sibolga, serta pemulihan Jalan Tol Lembah Anai yang diperkirakan memakan waktu satu hingga dua tahun.

Dalam penanganan awal, pemerintah memprioritaskan pembukaan akses wilayah yang sempat terisolasi akibat bencana agar masyarakat bisa kembali beraktivitas.

“Pokoknya dia tidak boleh terisolir. Itu dulu yang saya kejar,” ujar Dody.

Dody memastikan bahwa hingga hari ke-52 pascabencana, tidak ada lagi kabupaten maupun kota yang terisolasi karena seluruh jalan dan jembatan nasional telah kembali berfungsi secara fungsional.

Progres dan Tantangan Pemulihan Infrastruktur

Kementerian Pekerjaan Umum mencatat bahwa terdapat 99 ruas jalan nasional dan 33 jembatan nasional yang sempat terputus akibat bencana alam di Sumatra.

Seluruh ruas dan jembatan tersebut kini telah dapat dilalui, meskipun sebagian masih dalam kondisi fungsional sementara.

Dody menyatakan bahwa fokus saat ini bergeser ke pemulihan infrastruktur di tingkat kecamatan dan desa, yang dinilai masih mengalami kerusakan cukup parah.

Total infrastruktur daerah yang terdampak bencana tercatat sebanyak 2.710 unit.

Rinciannya meliputi sekitar 1.900 ruas jalan daerah dan 753 jembatan daerah.

Dari jumlah tersebut, jalan daerah yang telah kembali berfungsi secara fungsional mencapai sekitar 72 persen.

Akan tetapi, pemulihan jembatan daerah masih sangat terbatas, baru sekitar 12 persen yang tertangani.

“Sekarang kita fokus kepada kecamatan dan desa karena masih ada sekitar hampir 2.000-an jalan, jembatan daerah yang masih putus,” jelas Dody.

(AKM/NID/RAD)