Lebih dari 2 Ribu WNI di Kamboja Datangi KBRI, Minta Pulang ke Indonesia

MPN Indonesia 25 Januari 2026 - Sebanyak 2.117 warga negara Indonesia (WNI) mendatangi langsung Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh, Kamboja, dalam periode 16–23 Januari 2026 untuk meminta fasilitasi pemulangan ke Tanah Air.

Permintaan ini merupakan dampak langsung dari razia besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah Kamboja terhadap pusat-pusat penipuan daring (scam), yang menyebabkan banyak warga negara asing, termasuk WNI, keluar dari lokasi sindikat.

Jumlah WNI yang Ajukan Pemulangan Terus Bertambah

Jumlah WNI yang mengajukan pemulangan terus meningkat dari hari ke hari.

Pada Kamis (22/1) tercatat penambahan 224 WNI, disusul 164 WNI lagi pada Jumat (23/1) hingga pukul 17.00.

Sebelumnya, selama periode 16–21 Januari 2026, KBRI telah menangani 1.726 WNI.

Sejumlah kedutaan besar negara lain di Phnom Penh juga mengalami lonjakan kedatangan warganya dalam waktu bersamaan.

“KBRI tengah berkoordinasi intensif dengan otoritas Kamboja agar WNI mendapatkan percepatan penerbitan exit permit dan keringanan hukuman keimigrasian,” ujar Duta Besar RI untuk Kerajaan Kamboja, Santo Darmosumarto, dikutip MPN Indonesia melalui laman resmi Kemlu pada Minggu (25/1).

Penanganan KBRI Phnom Penh

KBRI Phnom Penh melakukan berbagai langkah untuk menangani lonjakan WNI, antara lain pendataan, wawancara, assessment kasus, serta penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi mereka yang tidak memiliki dokumen.

Bagi WNI yang memiliki paspor dan visa masih berlaku, KBRI telah mendorong mereka untuk membeli tiket secara mandiri.

Dukungan sumber daya manusia dari Kementerian Luar Negeri telah diperbantukan ke KBRI dan dalam waktu dekat akan diperkuat oleh peralatan dan personel dari Ditjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

WNI yang sudah membeli tiket dilaporkan akan segera kembali ke Indonesia, sementara sebagian telah pulang tanpa melapor ke KBRI.

Langkah penanganan lain yang dilakukan mencakup identifikasi kemungkinan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), fasilitasi penginapan sementara, serta koordinasi untuk perawatan medis bagi WNI yang membutuhkan bantuan kesehatan.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh MPN (@mpnindonesia)

Pertemuan Dubes RI dan Menlu Kamboja

Pemerintah Indonesia, melalui KBRI Phnom Penh, terus menjalin komunikasi dengan otoritas Kamboja.

Dubes Santo telah melakukan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Kamboja, Prak Sokhonn, serta Senior Minister dan Ketua Komisi Pemberantasan Penipuan Daring (CCOS), Chhay Sinarith, guna mendapatkan kemudahan prosedur keimigrasian bagi para WNI.

Pada Rabu (21/1) malam, Dubes Santo juga menemui sekitar 100 WNI yang berada di sekitar KBRI untuk menyampaikan langkah-langkah pelindungan dan mendengarkan aspirasi mereka.

“KBRI akan melakukan yang terbaik bagi setiap WNI yang memohon fasilitasi,” katanya.

KBRI Phnom Penh Tangani 5.088 Kasus WNI Sepanjang 2025

Sepanjang tahun 2025, KBRI Phnom Penh menangani 5.088 kasus WNI, atau rata-rata 15–30 kasus per hari.

Namun, dalam sepekan terakhir, pernah tercatat 520 aduan baru dalam sehari, menunjukkan tingginya tekanan kasus yang kini ditangani.

WNI diimbau untuk tetap waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan KBRI, karena seluruh layanan resmi tidak dipungut biaya kecuali biaya resmi SPLP sesuai peraturan yang berlaku.

“KBRI juga mengimbau agar WNI menjaga komunikasi dan menginformasikan kondisinya kepada sanak keluarga dan rekan di tanah air, agar keluarga dapat mendukung proses kepulangan mereka ke Indonesia,” tulis KBRI Phnom Penh dalam keterangan resminya.

(AKM/NID/RAD)