Prabowo Tanda Tangani Perpres Penghapusan Utang Petani dan Nelayan

MPN Indonesia 24 Oktober 2024 - Pemerintah sedang menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan menghapus utang jutaan petani dan nelayan di Indonesia.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan bantuan pemerintah kepada sekitar 5 hingga 6 juta petani dan nelayan yang masih terbebani utang lama, beberapa di antaranya berasal dari krisis moneter 1998 serta pinjaman lainnya dari tahun 2008 dan seterusnya.

Perpres tersebut rencananya akan segera ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

Rencana Penghapusan Utang Petani dan Nelayan

Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, yang juga merupakan adik dari Prabowo Subianto, mengungkapkan bahwa penghapusan utang ini sudah lama dinanti.

Dalam sebuah diskusi yang diadakan di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, pada Rabu (23/10), Hashim menyampaikan bahwa banyak petani dan nelayan kesulitan mendapatkan pinjaman bank karena utang-utang lama yang masih tercatat di sistem layanan informasi keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Utang-utang mereka sudah dihapus oleh bank, tetapi hak tagihnya belum dihapus. Akibatnya, jutaan petani dan nelayan tidak dapat mengakses pinjaman bank,” ujar Hashim.

Banyak dari mereka terpaksa beralih ke pinjaman online (pinjol) atau rentenir untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka.

Nilai utang yang dimiliki berkisar antara Rp10 juta hingga Rp20 juta, yang membuat mereka tidak bisa meminjam lagi dari bank.

Penyusunan Perpres oleh Pemerintah

Merespons masalah ini, Menteri Hukum Supratman Andi Atgas saat ini sedang menyusun Perpres yang akan menghapus hak tagih atas utang-utang lama tersebut.

Dengan pemutihan ini, para petani dan nelayan akan kembali bisa mengakses kredit dari lembaga perbankan, tanpa terhalang oleh catatan negatif di sistem OJK.

“Mungkin minggu depan Pak Prabowo akan teken suatu Perpres pemutihan,” kata Hashim.

Dia menambahkan bahwa persiapan Perpres ini sudah sesuai dengan undang-undang, dan penandatanganannya diharapkan dapat memberikan kesempatan baru bagi jutaan petani dan nelayan serta keluarganya.

Dampak Positif bagi Petani dan Nelayan

Dengan Perpres ini, diperkirakan sekitar 5 hingga 6 juta petani dan nelayan beserta keluarganya, yang totalnya mencapai 30 hingga 40 juta orang, akan merasakan dampak positif.

Mereka akan kembali mendapatkan akses kredit dari perbankan, sehingga terhindar dari jeratan rentenir dan pinjaman online yang biasanya memberlakukan suku bunga tinggi.

Menurut Hashim, ini adalah bagian dari strategi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di kalangan masyarakat kecil, terutama petani dan nelayan.

Selain itu, Hashim juga menekankan bahwa langkah ini tidak akan merusak stabilitas perbankan nasional.

Pemerintah, dalam hal ini Prabowo Subianto, sudah berkonsultasi dengan berbagai pihak, termasuk perbankan, untuk memastikan bahwa langkah ini tidak akan berdampak negatif pada institusi keuangan seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Langkah Pemerintah dalam Mengurangi Ketergantungan pada Pinjol

Keputusan ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengurangi ketergantungan petani dan nelayan pada sumber-sumber pembiayaan informal seperti pinjaman online dan rentenir.

Dengan pemutihan utang yang memungkinkan akses kembali ke perbankan, diharapkan para petani dan nelayan dapat membangun kembali kehidupan ekonomi mereka dengan lebih stabil dan terhindar dari bunga pinjaman yang tidak terkontrol.

“Mereka nanti bisa pinjem dari bank, bukan dari rentenir atau pinjol,” jelas Hashim.

Ia menambahkan bahwa pemerintah telah melakukan pengecekan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa langkah ini tidak akan mengganggu kinerja perbankan nasional.