PBB Terancam Bangkrut dalam Hitungan Bulan, Kenapa?

MPN Indonesia 1 Februari 2026 - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menghadapi risiko keruntuhan keuangan dalam waktu dekat akibat kegagalan sejumlah negara anggota membayar iuran wajib.

Dikutip MPN Indonesia dari BBC, peringatan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres melalui surat resmi kepada 193 negara anggota.

Ia menyebut krisis keuangan yang terjadi semakin dalam dan berpotensi membuat dana operasional PBB habis pada Juli jika tidak terjadi perubahan signifikan dalam kepatuhan pembayaran iuran.

Dalam surat yang dikirimkan pada Jumat (30/1), Guterres menjelaskan bahwa krisis ini mengancam pelaksanaan program-program utama PBB di berbagai wilayah dunia.

Menurutnya, persoalan utama bersumber dari negara-negara anggota yang tidak membayar kontribusi wajib secara penuh atau tidak melunasinya tepat waktu.

Kondisi tersebut menekan likuiditas organisasi dan memaksa penerapan pembekuan perekrutan serta pemangkasan anggaran di sejumlah sektor.

Situasi ini diperburuk oleh keputusan kontributor terbesar PBB, Amerika Serikat, yang tidak membayar iuran untuk anggaran reguler pada 2025 dan hanya menawarkan 30 persen dari pendanaan yang diekspektasikan untuk operasi penjaga perdamaian.

Akar Permasalahan

Dalam suratnya, Guterres menegaskan bahwa situasi keuangan PBB saat ini berbeda dibandingkan krisis sebelumnya.

Ia menulis bahwa keputusan untuk tidak menghormati iuran wajib yang membiayai sebagian besar anggaran reguler yang disetujui kini telah diumumkan secara resmi.

Tanpa menyebut negara tertentu, ia menekankan bahwa integritas seluruh sistem PBB bergantung pada kepatuhan negara anggota terhadap kewajiban yang diatur dalam Piagam PBB untuk membayar kontribusi yang telah ditetapkan.

Data keuangan menunjukkan bahwa pada 2025 hanya 77 persen dari total iuran wajib yang berhasil dikumpulkan.

Guterres menilai situasi ini menciptakan tekanan struktural serius terhadap keberlanjutan organisasi.

Permasalahan ini semakin rumit akibat aturan keuangan PBB yang mewajibkan pengembalian dana tidak terpakai kepada negara anggota, meskipun dana tersebut sebenarnya belum pernah diterima.

Guterres menggambarkan kondisi ini sebagai pukulan ganda bagi keuangan organisasi.

Ia menyebut situasi tersebut mendesak karena anggaran tidak dapat dijalankan dengan dana yang belum terkumpul maupun dikembalikan jika dana itu belum pernah diterima.

Dampak Langsung di Lapangan

Tanda-tanda krisis keuangan ini terlihat di markas besar PBB di Jenewa. Untuk menghemat biaya operasional, eskalator dimatikan secara berkala dan pemanas ruangan dikecilkan.

Sejumlah badan PBB juga memangkas layanan kemanusiaan akibat keterbatasan dana.

Kantor Hak Asasi Manusia PBB memperingatkan bahwa pelanggaran berat HAM berisiko tidak terdokumentasi karena kekurangan anggaran untuk mengerahkan penyelidik.

Bukti yang dikumpulkan lembaga tersebut sebelumnya kerap menjadi dasar penuntutan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Di Afghanistan, UN Women menutup sejumlah klinik ibu dan bayi di tengah tingginya tingkat kematian ibu.

Sementara itu, Program Pangan Dunia mengurangi jatah makanan bagi pengungsi yang melarikan diri dari konflik di Sudan.

(ADN/NID/RAD)