Puan Desak Evaluasi Pendidikan Buntut Kasus Siswa SD Gantung Diri di NTT

Nusa Tenggara Timur, MPN Indonesia 6 Februari 2026 - Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendesak evaluasi menyeluruh terhadap pendidikan usai peristiwa tragis yang menimpa siswa SD berinisial YBR (10) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Puan menyampaikan, tragedi ini merupakan duka yang memilukan sekaligus menjadi pelajaran penting bagi negara dalam memastikan seluruh kebutuhan dasar pendidikan anak terpenuhi.

“Kasus kematian anak di Kabupaten Ngada tersebut tentunya merupakan duka yang cukup memilukan dan harus menjadi pembelajaran,” ujar Puan, Rabu (4/2).

Sebelumnya diberitakan, YBR, siswa kelas IV SD di Kecamatan Jerebuu, ditemukan meninggal dunia usai bunuh diri karena tidak mampu membeli buku tulis dan pulpen seharga Rp10 ribu.

YBR tinggal bersama neneknya yang berusia 80 tahun, sedangkan ibunya merupakan janda yang bekerja sebagai petani dan buruh serabutan untuk menafkahi lima anak.

Pemerintah Harus Perhatikan Kebutuhan Penunjang Siswa Miskin

Menyoroti kasus ini, Puan menilai kebijakan pemerintah dalam pendidikan perlu diperluas tidak hanya sekadar menyediakan sekolah gratis.

Ia menekankan perlunya dukungan penuh terhadap kebutuhan penunjang sekolah yang masih menjadi beban bagi keluarga tidak mampu.

“Program-program pendidikan terutama beasiswa dan bantuan pendidikan harus bisa mengatasi persoalan ini,” tegas Puan.

Ia juga menyatakan bahwa sekolah perlu mengenali latar belakang setiap murid untuk memastikan seluruh kebutuhan pendidikan mereka terpenuhi.

“Sekolah harus bisa memetakan latar belakang anak didiknya, dan memastikan setiap kebutuhan pendidikan dapat diberikan,” lanjutnya.

Selain itu, Puan menegaskan pentingnya perhatian terhadap kesehatan mental anak-anak sebagai bagian dari sistem pendidikan yang ramah anak.

“Kasus di NTT ini menjadi satu contoh lagi betapa psikologi anak dapat berpengaruh terhadap karakter dan keputusan mereka. Kesehatan mental anak harus menjadi perhatian,” ucapnya.

Ia menambahkan bahwa pendidikan harus menciptakan ruang belajar yang nyaman dan responsif terhadap kondisi personal dan ekonomi siswa.

Puan: Jangan Sampai Ada Kasus Serupa

Puan juga meminta agar program bantuan sosial pemerintah lebih menjangkau masyarakat di daerah, khususnya mereka yang terhambat akses administrasi.

Ia menekankan bahwa kepedulian sosial di lingkungan sekolah harus dijadikan bagian dari peta jalan kebijakan pendidikan nasional.

“Kita perlu lihat persoalan di Ngada secara lebih jauh lagi, kasus ini muncul karena kemiskinan. Sehingga negara harus menghilangkan akar masalah kemiskinan,” jelas Puan.

Ia menegaskan kembali perlunya integrasi antara program pendidikan dan bantuan sosial sebagai solusi jangka panjang.

“Jangan sampai ada nyawa generasi muda Indonesia yang hilang lagi, hanya karena merasa tertekan karena tidak mampu membeli buku dan pulpen,” tutup Puan.

(AKM/NID/RAD)