Prabowo bakal Teken Tarif Dagang Trump dan Hadiri Rapat Board of Peace Hari Ini

MPN Indonesia 19 Februari 2026 - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menandatangani kesepakatan tarif dagang dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis (19/2) di Amerika Serikat.

Prabowo juga akan menghadiri rapat perdana Board of Peace (BoP) di Washington DC.

“Menghadiri undangan mengenai meeting BoP, kemudian juga atas koordinasi kedua negara salah satu tambahan agendanya adalah insyaallah akan ada penandatanganan mengenai tarif dagang dengan pemerintah AS,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2).

Diketahui, pesawat Garuda Indonesia-1 yang membawa Prabowo dan rombongan tiba di Pangkalan Militer Andrews, Washington DC, pada Selasa (17/2) pukul 11.55 waktu setempat.

Kedatangan Prabowo disambut oleh Duta Besar RI untuk AS Dwisuryo Indroyono Soesilo, Atase Pertahanan RI Marsma TNI E. Wisoko Aribowo, dan Maintenance Group Commander Colonel Gary Charland.

Penandatanganan Perjanjian Dagang AS-RI

Penandatanganan perjanjian dagang dilakukan dalam bentuk Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Prasetyo Hadi menegaskan bahwa penandatanganan ART akan dilakukan usai agenda BoP.

Mengenai isi perjanjian, Prasetyo mengungkapkan bahwa belum ada perubahan terkait tarif resiprokal AS terhadap RI.

“Untuk sementara belum ada perubahan. Tapi tentunya mari kita semua berharap barangkali nanti di dalam pertemuan antara Bapak Presiden Prabowo dan Presiden Trump ada perubahan yang itu bermanfaat bagi bangsa dan negara kita,” jelasnya.

Tarif Impor yang Dikenakan AS ke RI

Tarif impor yang dikenakan Amerika Serikat terhadap produk Indonesia saat ini berada pada angka 19 persen.

Besaran tarif ini sebelumnya ditetapkan oleh Donald Trump pada Juni 2025, setelah ancaman tarif sebesar 32 persen yang sempat dilontarkan.

Meskipun tidak ada konfirmasi pemangkasan tarif, Indonesia masih berharap bisa menekan angka tersebut.

“Tidak ada briefing ya kalau mengenai penginnya ke angka berapa. Mungkin kita hanya melihat negara-negara lain aja, kalau ada yang bisa turun 18 persen, ya mungkin kita pengin turun ke 18 persen, tapi kan bukan kita yang menentukan hal tersebut,” ujar Prasetyo.

(AKM/NID/RAD)