Bolehkah Menambahkan Gelar di KTP? Simak Aturan dari Permendagri Berikut!

MPN Indonesia 31 Juli 2025 - Mencantumkan gelar akademik, gelar keagamaan seperti Haji atau Hajah, serta gelar adat di KTP ternyata diperbolehkan dan sah secara hukum.

Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Artinya, warga yang ingin menyertakan gelar di KTP kini memiliki dasar hukum yang jelas.

“Gelar pendidikan, adat dan keagamaan dapat dicantumkan pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya dapat disingkat,” bunyi pasal 5 beleid tersebut, dikutip MPN Indonesia dari Permendagri Nomor 73 Tahun 2022, Kamis (31/7).

Namun pencantuman gelar ini sifatnya opsional, sehingga tidak wajib. Bagi warga yang merasa gelar tersebut merupakan bagian penting dari identitas, pencantuman bisa diajukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat.

Untuk Apa Mencantumkan Gelar?

Tujuan pencantuman gelar di KTP adalah sebagai bentuk pengakuan atas pencapaian akademik, keagamaan, atau adat. Selain itu, hal ini dapat membantu dalam proses verifikasi identitas saat mengurus dokumen penting atau layanan publik.

Namun demikian, jika gelar sudah tercantum di KTP, pastikan data di dokumen lain seperti NPWP, rekening bank, dan ijazah tetap konsisten agar tidak menimbulkan kendala administratif.

Gelar Apa Saja yang Boleh Dicantumkan?

Beberapa jenis gelar yang dapat dicantumkan di KTP antara lain:

• Gelar akademik: S.H., S.Pd., M.T., Dr.
• Gelar keagamaan: Haji, Hajah, Ustaz
• Gelar adat: sesuai tradisi atau kearifan lokal masing-masing daerah

Penempatan gelar dapat berada di depan atau di belakang nama, tergantung pada jenis gelarnya. Seluruh penulisan harus menggunakan huruf Latin dan mengikuti ejaan bahasa Indonesia yang benar.

Dokumen yang Harus Disiapkan

Untuk menambahkan gelar di KTP, pemohon perlu menyiapkan:

• KTP lama
• Kartu Keluarga (KK)
• Bukti gelar: ijazah, sertifikat haji, atau dokumen pengakuan gelar adat

Setelah itu, permohonan dapat diajukan langsung ke Disdukcapil lewat proses yang tergolong sederhana dan tidak memerlukan persidangan.

Aturan Penulisan Nama yang Berlaku

Penting dicatat bahwa meskipun diperbolehkan, pencantuman gelar tetap harus mengikuti aturan penulisan nama yang berlaku. Penulisan nama tetap harus mematuhi ketentuan berikut:

• Minimal dua kata
• Maksimal 60 karakter
• Tanpa simbol, angka, atau istilah membingungkan
• Menggunakan ejaan yang mudah dipahami

Gelar harus menjadi bagian dari nama yang tetap jelas, konsisten, dan mudah diverifikasi.

Dokumen yang Tidak Bisa Memuat Gelar

Meski Permendagri ini memperbolehkan untuk mencantumkan gelar, perlu diingat bahwa tidak semua dokumen kependudukan boleh mencantumkan gelar. Empat dokumen berikut tetap harus menggunakan nama asli tanpa gelar:

• Akta kelahiran
• Akta kematian
• Akta perkawinan
• Akta perceraian

(AKM/NID/RAD)